Semakin Dekat dengan Pembaca

Infrastuktur Rusak Dampak Bencana, Pemkab Tulungagung Andalkan Bantuan BNPB

Tulungagung- Beberapa infrastruktur di Tulungagung rusak akibat bencana selama tahun 2022 ini. Untuk perbaikannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung berharap bantuan dana penanggulangan bencana dari pemerintah pusat bisa segera didapatkan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung  Robinson Nadaek mengatakan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Tulungagung mempunyai perhitungan tersendiri tentang jumlah dana tanggap darurat bencana. Yang diusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB). Sesuai dengan tupoksi OPD masing-masing, garis besarnya adalah penanggulangan terhadap bencana yang pada tahun 2022 ini menyapa Tulungagung.

“Item-item yang diusulkan mulai bangunan, jembatan, relokasi rumah warga atau yang terkena dampak bencana lainnya,” jelas Robinson.
Untuk mekanismenya, lanjut dia, setelah proses perhitungan dari seluruh OPD rampung, proposal akan dikirimkan kepada BNPB. Biasanya juga dilaksanakan survei termasuk perhitungan dana yang akan didapatkan Tulungagung. Beberapa daerah lain telah mendapatkan dana penanggulangan bencana dari pemerintah pusat. Bantuan itu berupa perbaikan ratusan rumah.

“Usulan kita diverifikasi, dihitung apa memang benar jumlah usulan dengan target lokasi yang diperbaiki menggunakan dana tersebut,” katanya.
Infrastruktur yang rusak akibat bencana beberapa waktu lalu tampaknya juga mengandalkan bantuan tersebut sebagai ganti. Lalu, beberapa kegiatan telah diusulkan melalui BPBD Tulungagung untuk dlanjutkan ke BNPB. Beberapa infrastruktur di Tulungagung memang rusak akibat bencana yang hadir selama tahun 2022 ini.

Terdapat 10 pembangunan infrasruktur rusak dampak bencana yang diajukan ke BNPB. Di antaranya, sebuah jembatan yang ada di Desa Jeli, Kecamatan karangrejo; tanah putus yang ada di Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang; sampai beberapa talut yang ambrol.

“Kita sudah usulkan, tapi belum ada informasi lebih lanjut,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Dwi Hari Subagyo.
Dia mengatakan bahwa tidak semuanya diajukan melalui dana penanggulangan bencana dari pemerintah pusat. Itu karena beberapa infrastruktur juga diusulkan pada tahun anggaran 2023 mendatang. Jadi, bisa ada dua opsi. Pertama, melakukan perbaikan dengan dana dari pemerintah pusat apabila memang mendapatkan. Kedua, mengandalkan dana yang bersumber dari APBD Tulungagung.
“Masih menunggu mana yang paling cepat dari dua sumber dana tersebut,” tutupnya. (nul/c1/din)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.