TULUNGAGUNG – Anggota DPRD Tulungagung, Rijal Abdulloh meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mengkaji lebih lanjut kebijakan pembatasan jalan yang diterapkan di Jalan A. Yani Timur dan Jalan Pangeran Diponegoro sebelum dipermanenkan.
Sebab, rekayasa lalu lintas berupa pemberlakuan satu arah itu dinilai politisi partai amanat nasional (PAN) dapat menimbulkan kerugian ekonomi di masyarakat. Selain itu, juga menambah titik kepadatan kendaraan di kawasan Tamanan dan Karangwaru. “Pemerintah sangat perlu mengkajinya sebelum dipatenkan,” katanya.
Dia mengasumsikan aspek kerugian ekonomi yang mungkin ditimbulkan dari rekayasa lalu lintas itu, pertama dari kerugian pengeluaran bahan bakar. Pengendara harus mengeluarkan bahan bakar lebih karena harus berputar sekian kilometer menuju lokasi yang dituju.
Misal, dari mobilisasi kendaraan jalan Adi Sucipto (hotel tanjung) ke Jalan Basuki Rahmat, akan menuju kawasan ekonomi strategis di Jalan Antasari (kawasan pusat oleh-oleh) itu harus berputar ke Jalan Ahmad Yani Timur lalu berkendara ke Jalan Diponegoro menuju jalan Kolektor dan jalan lokal di kelurahan Tamanan.
“Putarnya kan lumayan jauh. Jadi sebagai contoh per motor yang berputar itu mengeluarkan BBM 0,1 liter, dikalikan jumlah motor perjamnya itu sudah berapa, pasti besar sekali,” terangnya.
Kasus kedua, masyarakat yang dari kawasan Boyolangu, Ngunut, Sumbergempol, Kauman, dan sekitarnya, ketika akan berbelok ke kawasan ekonomi strategis di kawasan jalan Pangeran Diponegoro harus berganti arah ke jalan kolektor dan jalan lokal di belakang terminal atau kelurahan Tamanan. Sehingga mengakibatkan volume kendaraan di kawasan tamanan dan karangwaru menjadi padat.
“Tentu kondisi itu membuat tingkat stresor pengguna jalan tinggi. Belum lagi, dikeluhkan pelaku ekonomi di kawasan-kawasan tersebut yang mengaku berkurang omsetnya,” terangnya.
Dengan kondisi tersebut, Rijal menilai perlu ada kebijaksanaan pemerintah. Untuk membuat kebijakan pelonggaran terlebih tingkat vaksin masyarakat Tulungagung sudah mencapai 50 persen lebih. Karena, menurut dia sekarang ini seharusnya memikirkan upaya pemulihan perekonomian di Tulungagung. Dengan aktifnya perdagangan dan lancarnya mobilitas ekonomi. “Mohon kebijaksanaan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati beserta stake holder terkait untuk mengambil solusi terbaik dari persolan ini,” harapnya.
