Semakin Dekat dengan Pembaca

Jamsostek BPD Dari ADD Belum Direalisasikan Hingga Awal Tahun Ini

Radar Trenggalek – Desain kebijakan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) untuk badan permusyawaratan desa (BPD) sudah mulai tergambar. Rencananya, mulai tahun ini, pengalokasian anggaran jamsostek untuk para tenaga BPD diambilkan dari alokasidana desa (ADD). Komisi I DPRD Trenggalek Alwi Burhanuddin mengakui bahwa Pemkab Trenggalek sudah memiliki rencana untuk mengikutsertakan tenaga-tenaga BPD ke dalam jamsostek. “Jadi sudah dijawab oleh pemerintah kabupaten, sudah ada alokasi anggaran (mengikutsertakan BPD ke kepesertaan jamsostek),” ungkapnya. Namun begitu, pihaknya menilai rencana awal mengikutsertakan tenaga BPD ke jamsostek belum terealisasi pada awal 2023 karena masih proses. “Seharusnya 2023 awal sudah efektif,” ucapnya.

Menyinggung sumber anggaran, Alwi menjelaskan, upaya mengikutsertakan tenaga BPD ke jamsostek nantinya melalui anggaran dari ADD. Sebagaimana diketahui, sumber anggaran itu berasal dari Pemkab Trenggalek untuk pemerintah desa (pemdes). “Mekanismenya nanti dibayarkan oleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) karena anggaran pemkab sudah diberikan melalui ADD,” tegasnya. Di sisi lain, pengikutsertaan tenaga BPD ke jamsostek akan dimulai dari tahap pertama. Di tahapan itu, para tenaga kerja BPD nantinya akan mendapat dua itemjamsostek, kecelakaan kerja dan kematian. “Itu premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk BPD,” ucapnya.

Sementara itu, mekanisme pendataan perlindungan jamsostek untuk tenaga BPD akan diperbarui di setiap tahunnya. “Peng-cover-annya per tahun,” ujarnya.Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Trenggalek menagih komitmen para wakil rakyat untuk kedua kalinya. Mereka meminta tindak lanjut pembentukan kebijakan bagi BPD agar mendapatkan jamsostek. Ketua Advokasi APEDNAS Trenggalek Huda mengatakan, jamsostek itu penting untuk memberikan rasa aman bagi tenaga BPD ketika mengalami kecelakaan kerja. ABPEDNAS pun sempat mengangkat isu itu sekitar awal Juli 2022 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek. Namun berselang empat bulan, aspirasi ABPEDNAS tak mendapatkan respons yang konkret. “Maksud pertama, kita nagih janji, sementara belum ada ketegasan untuk meminta kepastian atas hearing kami,” kata Huda. Pihaknya melanjutkan, BPD berperan vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes). Hampir di setiap tahun banyak agenda-agenda yang diinisiasi oleh BPD. Namun begitu, regulasi yang mengatur tentang aspek-aspek kesejahteraan BPD belum ada. (tra/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.