Semakin Dekat dengan Pembaca

Jangan Ada Inkonsistensi Keputusan, Dewan Tanggapi Sikap Bupati

Pascamutasi Pejabat di Pemkab Blitar

KABUPATEN BLITAR – Kegaduhan pascamutasi pejabat struktural dan fungsional di awal tahun ini menyulut perhatian wakil rakyat. Tidak hanya sebatas tontonan komunikasi pimpinan daerah yang kurang gayeng. Dikhawatirkan, inkonsistensi keputusan ini membawa dampak yang lebih besar di kemudian hari.

“Ini menyangkut kepastian. Sebegitu rentankah keputusan (bupati, Red) itu,” tanya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, kepada Koran ini kemarin (5/1).

Menurut dia, hal ini dapat menimbulkan kegamangan dalam melaksanakan keputusan oleh kepala daerah. Tidak hanya bagi internal pemerintahan, namun juga publik akan merasakan hal itu. “Saya khawatir nanti muncul keragu-raguan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Ketika nanti ada keputusan bupati, ada komplain terus dikembalikan lagi. Ada orang investasi, terus ada komplain lantas dibatalkan komitmennya,” analoginya.

Pihaknya menyayangkan hal ini terjadi di awal tahun ini. Sebab, ada banyak pekerjaan rumah yang membutuhkan semangat dan komitmen seluruh sumber daya yang ada di Bumi Penataran untuk melakukan perbaikan di berbagai sektor. “Anggaran sudah disetujui, alokasi diarahkan untuk infrastruktur. Tapi di awal tahun ada pemandangan seperti ini. Ini yang kami sesalkan,” keluhnya.

Polistisi PDIP ini tidak menampik banyak faktor yang memicu kegaduhan di awal tahun ini. Terlebih saat ini merupakan tahun politik. Sehingga, bisa saja pemandangan ini hanya sebatas drama untuk meningkatkan elektabilitas jelang pemilu 2024.

Namun, terang Suwito, hal ini tidak sebanding dengan tujuan tersebut (elektabilitas, Red). Sebab, yang digunakan guyonan adalah keputusan kepala daerah yang menyangkut kewibawaan seorang pemimpin. Justru, hal ini dapat men-down grade citra positif yang dimiliki oleh pimpinan daerah. “Kalau ini hanya sandiwara, jelas nanti orang akan bingung. Semisal ada keputusan lagi, orang akan menimbang keputusan tersebut sebagai drama belaka. Jadi kami melihat bahwa peristiwa ini bukan rekayasa,” tegasnya.

Pihaknya berharap pemandangan ini tidak terulang kembali. Disisi lain, kepala daerah juga harus memberikan klarifikasi yang jelas. Sehingga masyarakat atau publik bisa memahami kronologi secara utuh dan tidak lagi berspekulasi tentang hubungan atau komunikasi pimpinan daerahnya. “Sampaikan secara terbuka agar publik bisa menilai. Saya juga berfikir, ini kok serius banget sampai ada ancaman mundur lho. Ini tidak main-main, pasti ada alasan yang sebanding dengan ancaman itu,” akunya.

Untuk sekedar diingat kembali, Wabup Rahmat Santoso dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar ancang-ancang mundur. Alasannya, tidak ada komunikasi sebelum mutasi ajudan. Beruntung hal ini tidak terealisasi. Sehari setelah mutasi pejabat yang dilakukan pada senin (2/1), Bupati Rini Syarifah membatalkan atau mengembalikan ajudan Ketua TP PKK Kabupaten Blitar tersebut. (hai/ady)

Leave A Reply

Your email address will not be published.