Semakin Dekat dengan Pembaca

Jumat, Dewan Panggil PUPR, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 2022

KABUPATEN BLITAR – Pelaksanaan pembangunan yang masih semrawut di Bumi Penataran tidak luput dari pantauan wakil rakyat. Karena alasan itu pula, pada minggu ini dewan mengagendakan rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Jumat besok, kami panggil PUPR terkait pelaksananan pembangunan di 2022,” ujar Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Sugianto.

Untuk sementara, politikus Gerindra ini belum bisa memastikan pemicu molornya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 lalu. Menurutnya, ada banyak hal yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan. Mulai dari sistem pengadaan barang dan jasa, hingga komponen-komponen yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Tak terkecuali material seperti rumor yang kini beredar.

Tahun 2022 lalu, kata Sugianto, pemerintah mulai memprioritaskan penggunaan e-catalog dalam pengadaan barang dan jasa. Artinya, rekanan atau pihak ketiga yang mengerjakan pembangunan tidak dipilih melalui lelang. “Bisa jadi karena e-catalog ini masih baru sehingga dinas masih adaptasi atau penyesuaian. Meskipun dengan sistem ini konon lebih mudah mendapatkan rekanan ketimbang sistem lelang,” ujarnya.

Sayangnya, ibarat panggang jauh dari api, realisasi pelaksanaan pembangunan menunjukkan fakta yang berbeda. Terdapat sejumlah kegiatan yang dibiayai dengan anggaran 2022, tetapi masih dilaksanakan di 2023.

Sugianto mengatakan, hal itu pula yang menjadi alasan untuk evaluasi bersama dengan eksekutif. Keterbatasan barang yang disebut-sebut sebagai penyebab lambatnya pelaksanaan memang sangat mungkin terjadi.

Dia mencontohkan, untuk mendapatkan kualitas jalan yang baik membutuhkan aspal yang bagus. Jarak produksi hotmix juga sangat memengaruhi. Semakin jauh, otomatis tidak lagi bisa dikatakan sebagai hotmix. Sayangnya, tidak banyak pelaku usaha atau pemilik barang ini di Bumi Penataran. “Kalau tidak salah di kabupaten ini hanya ada satu saja,” katanya.

Namun, hal itu juga tidak sepenuhnya bisa dijadikan alasan. Sebab, jika hanya berpaku pada hotmix tentu tidak mungkin pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan bisa berjalan dengan optimal. “Jangan-jangan hanya sedikit penyedia barang yang diajak bekerja sama. Makanya, kami segera agendakan rapat kerja itu salah satunya. Agar jelas penyebab serta mencari solusi pembangunan di Kabupaten Blitar,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan mengakui ada beberapa kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum rampung dikerjakan hingga kini. Menurutnya, hal itu terjadi karena minimnya bahan baku untuk pelaksanaan kegiatan. “Pemeliharaan rutin tidak bekerja maksimal karena barang terbatas,” ujarnya kepada Koran ini, kemarin (10/1).

Pihaknya mengaku, rekanan akan dikenai denda karena keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Sanksi itu sebesar seperseribu per hari dari nilai kotrak kegiatan. Hal ini berlaku jika pihak pelaksana kegiatan masih berkeinginan melaksanakan kegiatan dan meminta perpanjangan masa pelaksanaan kegiatan. (hai/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.