KABUPATEN BLITAR – Kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih menjadi pekerjaan rumah di Bumi Penataran. Betapa tidak, kini tercatat lebih dari 2.000 orang mengalami masalah kejiwaan itu. Diduga, jumlah riil di lapangan jauh lebih besar. Sebab, belum semua desa tertib data terkait masalah sosial tersebut.
Informasi yang berhasil dihimpun, data terbaru jumlah ODGJ di Kabupaten Blitar mencapai 2.127 orang. Itu tersebar di 22 kecamatan. Kecamatan Srengat menjadi salah satu wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 194 orang. Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, dijadikan sebagai pilot project penanganan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar dr Christine Indrawati mengatakan, Desa Kolomayan menjadi pilot project penanganan ODGJ bukan karena wilayah tersebut banyak ODGJ. Melainkan, desa itu cukup tertib dalam pendataan masalah sosial ini dan menarik perhatian Pemprov Jatim. “Di desa ini tercatat ada 38 ODGJ dan itu menarik perhatian tim dari provinsi,” katanya.
Dia mengatakan, selain pengobatan, Pemprov Jatim menginstruksikan penanganan masalah tersebut dititikberatkan pada pencegahan agar tidak menambah kasus baru. Karena alasan itu, rencananya bakal dibangun pos pelayanan terpadu kesehatan jiwa (posyandu keswa) di desa tersebut. “Kemungkinan dalam waktu dekat akan kami launching posyandu keswa ini,” ujarnya.
Secara umum, lanjut wanita ramah itu, ada lima faktor yang menjadi penyebab kasus ODGJ. Di antaranya, tekanan kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi, hubungan dalam keluarga yang tidak harmonis, faktor keturunan, tidak bisa beradaptasi dengan tuntutan pendidikan dari keluarga, dan kehidupan sosial yang tidak sesuai harapan.
Dari 38 kasus itu, mayoritas pemicunya adalah pesoalan ekonomi dan masalah keluarga. Di sisi lain, tidak semua ODGJ mendapatkan penaganan kesehatan dengan baik. Artinya, tidak melakukan pengobatan secara rutin. “Ada beberapa penyebabnya, misalnya karena keluarga tidak bisa mengantar, ODGJ tidak mau control, dan minimnya perhatian dari kelaurga,” terangnya.
Kini penanganan ODGJ menjadi fokus perhatian beberapa stakeholder. Artinya, tidak hanya dinkes yang menangani, tetapi juga beberapa dinas terkait lainnya. Bahkan untuk kasus di Kolomayan, kini ada tim yang secara khusus mendampingi. “Ini menjadi leading sektornya PKK Kabupaten Blitar,” tandasnya. (hai/c1/wen)
