KABUPATEN BLITAR – Gelombang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali diserukan. Tak hanya mahasiswa, kalangan partai politik (parpol) juga turun jalan mengggelar aksi. Kemarin (10/9), puluhan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membentangkan spanduk bertuliskan penolakan kenaikan BBM di depan Kantor Bupati Blitar.
“Aksi ini kami lakukan karena aspirasi masyarakat, kenaikan BBM membawa dampak luar biasa,” ujar Juru Bicara Aksi, Sutoyo.
Dia mengatakan, sepekan usai kenaikan BBM diumumkan, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan. Bahkan, beberapa barang kebutuhan sekunder lain juga mulai naik. “Biasanya kalau sudah naik ini susah turun. Jadi, sebelum kebutuhan lain naik, kami berharap pemerintah segera membuat kebijakan baru. Menurunkan kembali harga BBM,” katanya.
Pria yang juga anggota DPRD Kabupaten Blitar itu mengatakan, aksi tersebut digelar serentak secara nasional. Dia juga menyebut, kebijakan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM tidak menyelesaikan masalah. Sebab, nilai yang diberikan jauh lebih kecil dari jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “BLT bukan solusi, masyarakat belum siap dengan kenaikan ini,” keluhnya.
Menurut dia, hampir dua tahun ekonomi masyarakat kelimpungan karena pandemi Covid-19. Belum juga masalah itu terselesaikan, para peternak dan petani kembali dilanda rugi karena penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sapi dan ruminansia mereka. “Jadi ketika pemerintah kini memaksakan diri menaikkan harga BBM, angka kemiskinan bisa dipastikan semakin membumbung tinggi,” tuturnya.
Dia melanjutkan, jumlah masyarakat miskin di Bumi Penataran lebih dari 160.000 orang. Jumlah itu dipastikan naik jika pemerintah tidak mencabut kebijakan anyar tersebut. “Di atas golongan warga kurang mampu, ini ada warga hampir miskin. Jumlahnya juga luar biasa banyak. Mereka terdampak kenaikan ini dan hampir dipastikan masuk golongan miskin,” jelasnya.
Masih sangat mungkin bagi pemerintah mengubah kebijakan tersebut. Yakni, mengembalikan harga BBM seperti sebelumnya. Sebab, masih banyak program atau kebijakan yang bisa ditunda untuk mengurangi beban belanja negara tanpa harus menaikkan harga BBM. “IKN masih jalan, proyek kereta cepat juga jalan. BBM malah dinaikkan. Kebutuhan dan kepentingan rakyat harusnya menjadi prioritas pemerintah,” tandasnya. (hai/c1/wen)
