Semakin Dekat dengan Pembaca

Kanim Blitar Tangani 6 WNA Bermasalah

KABUPATEN BLITAR – Hingga akhir tahun ini, enam orang warga negara asing (WNA) terciduk melakukan pelanggaran administratif keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar. Tak hanya dideportasi, ada seorang di antara WNA ini yang menjalani persidangan karena tidak memiliki paspor.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar Arief Yudistira, melalui Kasi Intelejen dan Penindakan Raden Vidiandra mengatakan, ada tujuh kegiatan penindakan sampai dengan akhir November 2022 ini. Rinciannya, enam tindakan administratif dan satu tindakan pro justicia.

Dia melanjutkan, ada beberapa hal yang dilakukan dalam menangani masalah pelanggaran administratif keiimigrasian. Tidak hanya pendeportasian dari wilayah Indonesia, mencantumkan nama pelanggar ke dalam daftar cekal juga termasuk dalam bagian tindakan administratif. “Kalau tindakan pro justicia berarti ada proses persidangan karena melanggar undang-undang keimigrasian,” katanya.

Ini seperti dilakukan Mohan Essardas Moorjani, WNA asal India. Pada 16 Februari lalu, yang bersangkutan diamankan dari rumah kosnya di Jalan Aren Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan. Pasalnya, Mohan tidak bisa menunjukakan dokumen keimigrasian kepada petugas saat pemeriksaan.

Dalam kasus ini, Mohan melanggar Pasal 116 juncto 71 Huruf b UU 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagaimana Putusan PN Blitar No.1312/PID.C/2022/PN.BLT, Mohan terbukti besalah dan harus menjalani pidana penjara selama satu bulan.

Vidi –sapaannya- menambahkan, proses persidangan WNA ini tidak jauh beda dengan kasus pidana pada umumnya. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Blitar untuk pelimpahan berkas perkara. “Penyidik pegawai negeri sipil yang ada di kantor imigrasi melakukan pemberkasan perkara, melakukan penyelidikan, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk dibawa ke pengadilan,” bebernya.

Sebelum menjalani rangkaian persidangan, Mohan juga sempat menjalani pendetensian. Artinya, warga ini ditempatkan pada ruang penampungan sementara untuk WNA karena tidak memiliki dokumen keimigrasian.

Secara berkala, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar melakukan pengawasan orang asing. Ada beberapa titik yang menjadi sasaran kegiatan pengawasan ini. Misalnya penginapan, mulai dari hotel, tempat kos, dan yang lainnya. Selain itu, tim juga menyasar kantor desa, dengan harapan pemerintah desa ikut membantu melaporkan keberadaan atau kegiatan orang asing di wilayahnya. “Tim juga dan tempat usaha atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing,” terangnya.

Vidi menuturkan, perusahaan tempat kerja orang asing biasanya membantu pengurusan perpanjangan dokumen keimigrasian pekerjanya. Meski begitu, kantor imigrasi juga berkewajiban untuk melakukan verifikasi lapangan. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada tambahan atau tenaga kerja asing baru di perusahaan tersebut.

Selain itu, lama tinggal orang asing ini bervariatif. Mulai dari 30 hari sampai dengan 2 tahun. Ketika izin tinggal habis, secara otomatis yang bersangkutan harus mengajukan perpanjangan izin tinggal tersebut. “Kami ada verifikasi keberadaan dan kegiatan. Bener gak mereka kerja dan sesuai dengan izin tinggal yang diurus di kantor kami,” tandasnya. (hai/c1/wen)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.