Semakin Dekat dengan Pembaca

Kasus Pungli Sawentar Naik Status

KABUPATEN BLITAR – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dana siap pakai (DSP) korban gempa 2021 berkedok dana administrasi di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, mulai ada titik terang. Polisi menyita barang bukti berupa uang ratusan juta dari sejumlah saksi.

Kasatreskrim Polres Blitar AKP Tika Pusvitasari mengungkapkan, sementara menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pihaknya kini juga mulai melakukan penyidikan. Namun, dia enggan menjabarkan alur tahapan itu lantaran menyangkut teknis.

“Kami sudah menyiapkan untuk penyidikan. Hingga sekarang ada sebanyak 300 saksi yang kami periksa,” ujar Tika kepada Koran ini, kemarin (1/1).

Proses audit BPKP setidaknya sudah memakan waktu lebih dari empat bulan. Meski begitu, polisi tetap menunggu hasil tersebut lantaran memiliki peran penting. Utamanya sebagai bahan gelar perkara dan penetapan tersangka. Dia memastikan tahapan ini butuh waktu yang tidak sebentar. “Intinya sudah tahap penyidikan, hanya tunggu hasil audit mengenai nominal pasti kerugian negaranya,” sambung dia.

Disinggung barang bukti yang sudah disita, Tika mengaku mengamankan uang sekitar Rp 200 juta dari tiga hingga empat orang saksi. Termasuk Rp 20 juta dari perangkat desa setempat berinisial YFH. Selain itu, Unit Pidkor Satreskrim Polres Blitar turut mengantongi buku catatan keuangan, beberapa dokumen, dan bukti percakapan di aplikasi pesan instan sebagai bukti petunjuk penyidikan.

Sayangnya, meski sudah menyita barang bukti dan memasuki tahap penyidikan, terkait terduga kasus pungli ini, polisi masih malu-malu. Begitu juga saat disinggung mengenai oknum perangkat desa berinisial YFH, Tika enggan berkomentar.

Dia hanya memastikan bakal menjelaskan saat gelar penetapan tersangka yang rencananya dilakukan di Polda Jatim nanti. “Semuanya masih kami periksa, statusnya sebagai kapasitas saksi. Kalau nanti terdapat perannya masing-masing, artinya bisa ditetapkan sebagai tersangka,” tandasnya.

Untuk diingat kembali, kasus dugaan pungli DSP di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, mencuat menyusul adanya laporan yang dilayangkan ke Polres Blitar pada Juni tahun lalu. Dalam laporan tersebut, terlapor merasa dirugikan akibat aksi pungli yang disinyalir dilakukan oknum perangkat desa. Imbasnya, bantuan yang diterima tidak utuh. Ada potong sekitar 10 persen dengan alasan dana administrasi.

Modus itu dilancarkan saat dana stimulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu sudah masuk ke rekening korban. Bantuan yang diterima warga terdampak gempa ini tidak sama. Untuk bangunan kerusakan ringan menerima Rp 10 juta, kerusakan sedang Rp 25 juta, dan Rp 50 juta untuk bangunan rusa berat. (luk/c1/hai)

Leave A Reply

Your email address will not be published.