Semakin Dekat dengan Pembaca

Kawasan Ruko Belga Sudah Dieksekusi, Total Rp 22 Miliar Belum Dibayar 36 Penyewa

TULUNGAGUNG– Belum ada satupun termohon eksekusi eks kawasan pertokoan Belga melakukan pembayaran denda kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Untuk proses pembayaran denda diperkirakan butuh waktu panjang.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung, Catur Hermono menerangkan, setelah eksekusi pengosongan eks kawasan Belga dilakukan 14 Desember lalu, langkah pertama Pemkab Tulungagung yakni mengimbau agar mereka (termohon eksekusi, Red) membayar uang sewa sesuai dengan amar putusan. Apabila pembayaran tidak kunjung dilakukan, lantas aset dimiliki termohon eksekusi dilakukan pelacakan untuk disampaikan kepada Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Upaya tersebut sebagai langkah antisipasi apabila pihak penyewa tidak bisa melunasi denda, maka sesuai prosedur bisa melakukan penyitaan terhadap aset mereka sebagai ganti. “Sudah bergerak untuk penelusuran aset dengan tim, sebagian data sudah diserahkan kepada PN Tulungagung. Kita bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung, serta Samsat Tulungagung kaitannya dengan kendaraan termohon eksekusi bisa dijadikan aset,” katanya.

Dia menegaskan, penggantian masa sewa dengan nominal sekitar Rp 22 miliar (M) dibebankan pada 36 termohon eksekusi bakal memakan waktu lama. Jumlahnya terbilang banyak dengan aset termohon eksekusi belum diketahui keseluruhannya menjadi penyebab. “Pihak termohon eksekusi tidak membeberkan asetnya di mana saja, tentu kita harus bergerak,” ujarnya.

Mesi sudah banyak ruko disewakan kepada pihak lain, nanti yang membayar adalah nama-nama 36 ruko penyewa pertama, nama mereka termaktub sebagai termohon eksekusi. Itu merupakan kewajiban dengan dasar putusan pengadilan, di mana eks pertokoan Belga harus dikosongkan serta membayar sejumlah uang sebagai biaya sewa selama tujuh tahun kebelakang. “Kita tidak bisa menentukan sampai kapan durasi waktu untuk pembayaran ganti rugi ini,” tandasnya.

Hingga Jumat (23/12) lalu belum ada satupun pihak penyewa membayar denda. Meskipun secara resmi belum ada penagihan denda bukan berarti terus menunggu tanpa melakukan pembayaran. Padahal termohon eksekusi mengerti kewajiban membayar denda. Putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan. “Secara resmi kita belum melakukan penagihan dengan menggandeng PN Tulungagung. Satu pun belum ada memenuhi kewajiban membayar denda sewa,” ujarnya. (nul/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.