KABUPATEN BLITAR – Kementerian Keuangan Satu Wilayah Blitar dan Tulungagung (KPP BC Blitar; KPP Pratama Blitar; KPP Pratama Tulungagung; dan KPPN Blitar) menyampaikan Kinerja APBN Kemenkeu Satu per 31 Desember 2022.
Kerja keras APBN selama kurang lebih tiga tahun terakhir telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian, serta terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dalam meredam gejolak perekonomian global.
Kinerja Pendapatan APBN Lingkup KPPN Blitar
Realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir Desember 2022 tercatat mencapai Rp 1.981 miliar atau 132,7 persen terhadap target. Persentase terhadap target dan pagu mengacu pada APBN Perpres 98/2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp 258 miliar dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif pendapatan negara masih terus berlanjut yang tercermin dari pertumbuhannya 15 persen (yoy).
Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan kepabeanaan dan cukai. Hingga akhir Desember 2022, realisasi penerimaan perpajakan yang bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.360 miliar dan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 347 miliar.
Kinerja penerimaan pajak didukung terutama oleh penerimaan PPh Nonmigas dan PPN serta PPnBM. Masing-masing realisasinya Rp758 miliar atau tumbuh 49 persen (yoy) dan Rp 548 miliar atau tumbuh 5 persen (yoy).
Capaian realisasi penerimaan komponen Kepabeanan dan cukai secara nominal terdiri dari penerimaan c ukai Rp 312 miliar dan bea keluar (BK) Rp 34 miliar.
Realisasi PNBP selama tahun 2022 mencapai Rp 275 miliar atau tumbuh positif 28,32 persen (yoy).
Kinerja Belanja APBN Lingkup KPPN Blitar
Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Desember 2022 mencapai Rp1.990 miliar (93,6 persen dari pagu, dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 17 persen (yoy). Sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian masyarakat terhadap dampak risiko ketidakpastian global.
Realisasi belanja negara tersebut meliputi realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.094 miliar dan transfer ke daerah dan dana desa (TKD) sebesar Rp 896 miliar.
Realisasi belanja pegawai hingga akhir tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif 4 persen dengan realisasinya mencapai Rp 607 miliar. Di sisi lain, realisasi belanja barang mengalami kenaikan 12 persen (yoy). Realisasi belanja modal mencapai Rp 97 miliar dan secara nominal lebih tinggi dari level pre-pandemi, antara lain pemanfaatannya untuk dukungan pengadaan/ modernisasi peralatan pada satuan kerja K/L. Sementara itu, realisasi bantuan sosial hingga akhir tahun 2022 telah mencapai Rp 18 miliar atau mencapai 99,5 persen dari pagu antara lain untuk penyaluran program dana pendidikan Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
Penyaluran TKDD sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp 896 miliar atau 94,4 persen dari pagu yang terdiri dari TKD sebesar Rp 446 dan dana desa Rp 450 miliar. Penyaluran TKDD tersebut lebih tinggi Rp 248 miliar atau meningkat 38 persen (yoy). Penyaluran TKD sampai dengan akhir tahun 2022 lebih tinggi Rp 231 miliar atau meningkat sebesar 107 persen (yoy). Pertumbuhan penyaluran TKD 2022 dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak terdapat DAK nonfisik yang disalurkan melalui KPPN Blitar. DAK nonfisik yang tersalurkan mencapai Rp 275 miliar. Sementara itu, penyaluran dana desa mencapai Rp 450 miliar atau lebih tinggi Rp 18 miliar dengan kenaikan mencapai 4 persen (yoy).
Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara hingga akhir Desember 2022, terdapat defisit anggaran sebesar negatif Rp 8,7 miliar. Akan tetapi, secara nasional terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebesar Rp 119,21 triliun. SiLPA tahun 2022 sangat penting untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian di tahun 2023.
Anggaran belanja pada tahun 2023 dipastikan akan meningkat dengan adanya penyaluran DAU melalui KPPN. Tahun-tahun sebelumnya, dana tersebut langsung digelontorkan dari rekening kas negara melaui pemerintah pusat langsung ke rekening kas daerah pemerintah daerah. KPPN Blitar juga selalu mengingatkan kepada seluruh satuan kerja K/L untuk lebih disiplin dalam penyusunan rencana kerja Tahun Anggaran 2023 serta meningkatkan kualitas laporan keuangan guna mewujudkan/mempertahankan laporan keuangan K/L dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Secara garis besar, kinerja APBN menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi yang luar biasa selama tiga tahun, memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kita akan terus menjaga APBN keuangan negara sebagai instrumen yang kredibel, efektif, dan tentu sehat serta sustainable.
————————————–
Blitar, 27 Januari 2023
Penulis: Arni Widijamitry, Kepala Seksi MSKI KPPN Blitar
