Semakin Dekat dengan Pembaca

Kisah Eko Hermawan, Warga Ngunggahan yang Cari Keadilan karena Jadi Korban Penipuan Penyalur PMI

TULUNGAGUNG – Niat mendulang rezeki dan menghidupi ekonomi keluarga di negara lain, justru berakhir sedih. Eko Hermawan, warga Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, hingga kini belum bisa berangkat ke Jepang, usai tertipu salah satu lembaga pelatihan dan kursus (LPK) berkedok perusahaan pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Awal mula Eko Hermawan terjerat dalam bisnis pemberangkatan PMI nonprosedural, terjadi setelah pulang dari Kalimatan dan tidak ada pekerjaan tetap. Sementara istri dan lima anaknya butuh nafkah agar dapur tetap mengepul.

Pria 44 tahun ini lantas membuka media sosial (medsos) Facebook untuk mencari lowongan ke negara Sakura pada tahun 2019 akhir. Ada perusahaan beralamatkan di kabupaten ini yang membuka peluang ke negara itu. Lalu, dia memberanikan diri untuk mengirim pesan lewat pesan elektronik.

Gayung bersambut, tak lama kemudian ada jalinan komunikasi dengan pria selaku pengelola perusahaan pemberangkatan PMI. Namun waktu itu tidak menjanjikan untuk berangkat, dia diminta untuk menunggu dan jika ada kabar akan dihubungi.

Tak ingin membuang waktu, langka lain ditempuh Eko, sapaan akrabnya, untuk mencari perusahaan lain di sejumlah kota. Berbekal sepeda motor, Eko memberanikan diri ke Surabaya, Solo, Jogjakarta, Semarang, hingga Indramayu. Tujuannya untuk memastikan proses perekrutan hingga keberadaan perusahaan.

Dia beberapa kali menemukan perusahaan tidak sesuai dengan alamat yang tertera di medsos. Bahkan alamat tersebut berupa perusahaan lain maupun rumah biasa. Meski demikian, ternyata ada perusahaan sama dengan alamat yang tertera di informasi medsos. “Ada di Semarang waktu itu, tapi saya curiga proses perekrutan,” ungkapnya.

Ketika itu, dia disuruh untuk tanda tangan serta menyerahkan berkas-berkas dan uang muka sebagai tali pemberangkatan. Merasa tidak sreg dengan proses tersebut, lantas dibatalkannya.

Justru niatan untuk tak berangkat lewat perusahaan di Ibu Kota Jawa Tengah itu mendapatkan perlakuan kasar. Pihak oknum perusahaan meminta imbalan dengan dalih sebagai ganti mondar-madir mengantar serta biaya administrasi. Sempat terjadi perdebatan panjang akibat perlakuan tersebut, namun Eko berani melawan. Sikap perlawanannya membuat oknum itu mengalah dan mempersilakannya kembali pulang.

Dari pengalaman mencari perusahaan pemberangkatan PMI, Eko mengenal beberapa orang yang senasib dengannya. “Ada tiga orang yang saya kenal, Suro, Arif, Kasirin, masing-masing dari kota berbeda,” ujarnya.

Usai perkenalan dengan tiga orang itu, mereka saling memberi informasi terkait lowongan PMI. Termasuk ketika berada di Indramayu untuk mendaftar bersama-sama. Namun karena ada uang muka atau uang jaminan dan berbagai persyaratan tidak jelas, membuat Eko dan tiga temannya mengundurkan diri.

Di saat mencari berbagai informasi lowongan PMI, pada Mei tahun 2020 tiba-tiba pengelola LPK di Desa/Kecamatan Rejotangan memberitahukan ada lowongan ke Jepang. Dia merespons dengan berkomunikasi.

Dari komunikasi dengan pihak LPK, hasilnya janji akan memberangkatkan pada September 2020 setelah kursus bahasa selama tiga bulan. Syarat lain membayar Rp 70 juta untuk biaya pemberangkatan dan Rp 5 juta untuk biaya karantina serta tes PCR. Bahkan, pihak perusahaan berani menjamin akan mendapatkan visa suaka. Jika tidak berangkat akan dikembalikan, mereka juga tanda tangan hitam di atas putih. “Saya dari Tulungagung, sama-sama satu kota masak berbohong, itu alasan saya yakin ikut ke Jepang,” ungkapnya.

Mendengar berbagai persyaratan untuk pemberangkatan, Eko sempat bingung. Alasannya tidak memiliki uang tunai. Dia mengeluhkan kondisi itu ke pengelola perusahaan untuk membayar separo. Dari berbagai komunikasi disepakati membayar Rp 45 juta dan sisanya akan diangsur setelah berangkat dengan potongan gaji. Merasa mendapatkan keringanan, Eko menggadaikan sertifikat rumahnya tanpa berpikir panjang. Akhirnya uang disetor ke perusahaan tersebut.

Yakin dengan lowongan PMI tersebut, Eko memberitahukan kepada tiga temannya. Dari tiga temannya, satu orang membatalkan karena harus menikah lebih dulu.

Ada sekitar 27 orang baik perempuan maupun pria saat kursus bahasa di Desa/Kecamatan Rejotangan. Usai pelatihan, ada kabar akan diberangkatkan pada September dan paling akhir Oktober. Dia sudah pamitan ke keluarga serta membawa koper usai ada kabar keberangkatan.

Namun, pihak perusahaan membatalkan keberangkatan dengan alasan ditipu perusahaan serupa di Bali. Dia meminta teman-temannya bersama MR, selaku pengelola LPK untuk mengecek. Hasilnya nihil, dan perusahaan di pulau Dewata itu sudah tutup.

Akibat tak kunjung diberangkatkan, dia terus-menerus mempertanyakan ke MR. Perempuan tersebut meminta untuk bersabar dan akan mencarikan lowongan perusahaan lain di Bogor. Eko dan satu temannya ikut ke Bogor untuk membuktikan janji itu. Ternyata memang ada lowongan, dengan catatan membayar uang muka dan nanti akan dilewatkan visa kunjungan.

Eko merasa tidak yakin sehingga memilih mengundurkan diri. “Dijanjikan ada slot untuk pemberangkatan ke Jepang, asalkan tergantung setoran uang,” ucapnya.

Pihak LPK tidak bisa menyanggupi untuk pembayaran dua slot. Dengan demikian, Eko tetap bersikukuh ikut LPK tersebut agar tetap berangkat.

Janji tinggal janji, satu dua bulan tidak kunjung berangkat. Eko memberanikan diri untuk menuntut pengembalian uang yang sudah disetor. Namun, pihak LPK mengaku tidak memiliki uang dan siap dihukum serta memberitahukan sudah mengenal banyak aparat hukum.

Pengakuan sombong dari LPK ini membuat sejumlah temannya-temannya kendor. Sebab, mereka merasa takut namun tetap ingin uang kembali.

Tak kunjung ada kejelasan, maka Eko memberanikan untuk mengadukan secara tertulis ke Polres Tulungagung pada 2 Januari 2021. Dalam perkembanganya, satu minggu selalu ditanyakan namun tidak ada kejelasan hingga lima bulan.

Merasa tidak ada tanggapan, Eko mengadukan ke Polda Jatim. Hasil perjuangannya selama ini membuahkan kejelasan. Eko dipanggil polda dan dilakukan pemanggilan dari pihak-pihak terkait. Mulai pengelola LPK, dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans), hingga penyidik Polres Tulungagung.

Tak lama kemudian, dari hasil pertemuan itu dilakukan penyidikan dan menetapkan MR, perempuan asal desa setempat selaku pengelola LPK sebagai tersangka. “Masih belum sidang, proses penyidikan setelah pertemuan di polda berjalan baik, termasuk pemberitahuan hasil penyidikan kepada pelapor,” ungkapnya.

Dia bermaksud menempuh jalur hukum dengan alasan agar tidak ada korban lain. Sebab selain ke Jepang, ada grup ke Polandia dan Australia dari LPK tersebut.

Meski demikian, selama menempuh proses hukum itu, cicilan untuk pelunasan biaya gadai sertifikat terus berjalan. Tiap bulan Rp 1,5 juta sebagai angsuran pelunasan.

Untuk tetap bisa hidup, Eko dan istrinya kini buka usaha angkringan. Itu pun di ruko milik orang lain yang meminjamkan setelah mendengar kabar dirinya jadi korban penipuan sehingga memberikan kesempatan untuk digunakannya tempat tersebut.

Belum sampai di situ, Eko pun terus mengawal kasus penipuan hingga pengadilan. “Mulai sidang awal hingga akhir saya kawal secara pribadi, hasilnya pelaku penipuan sudah divonis hakim. Jangan sampai PMI lain jadi korban,”pungkasnya. (*)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.