Semakin Dekat dengan Pembaca

Kuota Terpenuhi, Toko Modern Berjejaring Tambah Menjamur

Legislatif Minta Pemkot Menertibkan

KOTA BLITAR – Menjamurnya toko modern atau toko berjejaring di Kota Blitar yang disinyalir melanggar peraturan daerah (perda) menjadi sorotan legislatif. Legislatif meminta pemerintah kota (Pemkot) Blitar untuk menertibkannya.

Disinyalir ada beberapa toko modern berjejaring yang beroperasi dengan cara berkamuflase. Bahkan, ada yang sampai terang-terangan. Padahal, kuota untuk toko modern tersebut sudah terpenuhi.

Mengacu Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, kuota pendirian toko modern berjejaring dibatasi 22 unit. Kuota tersebut telah terpenuhi sehingga tidak boleh lagi ada penambahan. “Tapi, sampai kini ada penambahan oleh investor. Kami mendorong pemkot untuk bisa menertibkan,” terang Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim kepada Koran ini, kemarin (22/1).

Penertiban tersebut, kata dia, bukan upaya untuk menghalang-halangi investasi. Namun, lebih kepada upaya penegakan perda yang berlaku di Kota Blitar. “Kami akui memang sektor perekonomian maupun perdagangan di kota berkembang pesat. Namun, perda yang ada juga harus ditaati,” ujarnya.

Syahrul melanjutkan, memang ada wacana untuk merevisi perda tentang penyelenggaraan toko modern berjejaring tersebut. Namun, revisi perda tersebut juga harus memperhatikan perda tentang rencana detail tata ruang (RDTR) yang berlaku. “Dan, sementara ini, perda RDTR juga sedang direvisi. Sudah dikerjakan setahun terakhir, tetapi juga belum selesai. Jika memang ingin direvisi (perda toko modern, Red), ya harus menunggu revisi perda RDTR,” kata politikus PDIP Ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar Heru Eko Pramono mengaku sudah memonitor keberadaan toko modern berjejaring yang disinyalir melanggar perda tersebut. Dinas sudah mengecek langsung ke toko-toko modern tersebut. “Jika tidak salah ada empat toko. Kami pastikan dokumen-dokumen perizinanya, apakah sudah sesuai aturan atau belum. Setelah kami cek, kelengkapan perizinannya dilakukan melalui OSS. Makanya, kami sulit untuk memantau,” ujarnya.

Karena itu, penertiban yang dilakukan untuk sementara ini dengan menutup atribut atau merek dari toko berjejaring. Dinas belum bisa bertindak lebih tegas dengan menutup operasional toko modern. ”Kami juga tidak ingin salah langkah dengan bertindak gegabah. Upaya lainnya, kami awasi investor yang akan mendirikan toko modern berjejaring di kota Blitar. Perizinannya kami tunda sampai ada aturan yang berlaku. Memang kami akui ada beberapa investor yang antre ingin mendirikan toko modern,” tandasnya. (sub/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.