Semakin Dekat dengan Pembaca

Laporan Dugaan Umbar Data Pribadi oleh KPU Trenggalek Dihentikan

TRENGGALEK – Laporan masyarakat terkait unggahan data pribadi calon PPS yang dilakukan KPU Trenggalek berujung anti klimaks. Bawaslu Trenggalek akhirnya memutuskan tidak melanjutkan laporan itu. Alasannya tak memenuhi beberapa kriteria.

Mengenai itu, Ketua Bawaslu Trenggalek Ahmad Rokhani mengatakan, bawaslu tidak melanjutkan laporan masyarakat tersebut. Ketika melandasi dari keputusan rapat pleno pimpinan 060/RT/L-JI-27/12/2022, ada dua alasan mengapa tidak bisa melanjutkan.

“Poin a, laporan tidak memenuhi syarat formal karena karena status terlapor sebagai institusi atau lembaga bukan sebagai subjek perorangan yang sesuai dengan identitas kependudukan. Poin b, laporan yang disampaikan bukan merupakan pelanggaran pemilu, sehingga tidak ada kewenangan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Trenggalek untuk menindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, “ jelasnya.

Rokhani menjelaskan, laporan masyarakat itu tidak menunjuk siapa yang dilaporkan. Padahal lembaga itu pasti ada yang bertanggungjawab, misalnya jabatan ketua, kepala bidang, dan sebagainya. “Dan itu harus atas nama siapa,” ucapnya.

Selanjutnya, hasil rapat pleno menyebutkan bahwa Bawaslu tidak melihat adanya unsur pelanggaran kepemiluan. Rokhani mengaku, biarpun penyelenggaraan acara itu masuk dalam tahapan pemilu, secara konstekstual dugaan penyebaran Nomor Induk Kependudukan (NIK)itu tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. “Di UU 7/2017 itu tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan analisa hasil rapat pleno ranah pelaporan itu masuk ke hukum lainnya. Misalnya, UU terkait perlindungan data pribadi, UU Informasi Teknologi Elektronik (ITE), maupun UU Keterbukaan Informasi Publik. Hemat Rokhani, UU kepemiluan tidak ada yang dilanggar. “Yang ada di pidana umum (pidum),” ungkapnya.

Di sisi lain, karena bawaslu tak mencium ada unsur pelanggaran pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) belum dilakukan. “Belum (koordinasi, Red), karena ini tadi diduga masuk pidana umum, bukan berkaitan pelanggaran pemilu,” ujarnya. (tra/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.