TRENGGALEK – Manajemen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita masih deg deg pyar. Pasalnya, keinginan mereka untuk mendapatkan dana penyertaan modal masih belum dapat dipastikan. Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) masih perlu koordinasi eksekutif.
Ketua Bapemperda DPRD Trenggalek Nur Kholis menjelaskan, total ada 39 raperda yang masuk jadwal pembahasan maupun tinggal meminta evaluasi Gubernur Jatim. Di antara puluhan raperda itu, ada usulan raperda tentang penyertaan modal untuk BPR Jwalita. Dalam hal itu, pihaknya belum bisa memastikan pembahasan raperda tersebut, karena ketersediaan anggaran untuk penyertaan modal harus klir sebelum masuk ke tahapan pembahasan. “Kita tanyakan ke badan keuangan daerah (Bakeuda) dulu, memungkinkan atau tidak,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan eksekutif lebih dulu untuk memperjelas kondisi keuangan. Apabila skema terburuk pemkab tak lagi ada anggaran, maka raperda itu tidak dibahas. “Kalau tidak, terpaksa kita tidak membahas itu. Sebab akan sia-sia dibahas toh ternyata tidak ada anggaran,” ungkapnya.
Sementara, Direktur BPR Jwalita Dwi Fraidianriani mengatakan, raperda penyertaan modal itu berfungsi untuk meningkatkan sektor pelayanan ke masyarakat. Misalnya, BPR Jwalita punya jaringan kantor kas di 14 kecamatan. Melalui suntikan anggaran dari pemda, maka pelayanan permodalan juga lebih maksimal.
Selain itu, penyertaan modal juga akan berguna untuk menyukseskan program-program BPR, termasuk pemberantasan rentenir hingga pemulihan ekonomi UMKM. Keuntungan BPR juga akan masuk ke pendapatan asli daerah (PAD). “Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan masyarakat, mulai UMKM, perangkat desa, hingga semua komponen. Maka, suntikan anggaran ini dapat memperkuat pelayanan permodalan,” ungkapnya.
Namun menyinggung skema terburuk, Dwi mengatakan, sumber pendanaan itu tak sebatas penyertaan modal. Adapun BPR sudah bekerja sama dengan perusahaan digital. “Tahun lalu dapat, satu perda berlaku untuk 5 tahun, Rp 2,5 miliar. Kebetulan modal pemda Rp 17 miliar, sedangkan kredit BPR sudah mencapai Rp 85 miliar dan asetnya hampir Rp 107 miliar, selisih yang cukup jauh,” jelasnya. (tra/c1/rka)
