Semakin Dekat dengan Pembaca

Mantan Anggota Dewan Provinsi Tersangka Korupsi

KABUPATEN BLITAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar menyita aset berupa sebidang tanah lengkap dengan bangunan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben, kemarin (12/7). Diduga, bangunan tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi Hibah Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 silam.

Diperkirakan kerugian negara akibat tindak pidana tersebut mencapai Rp 2 miliar. Rencananya, hari ini akan dilakukan pelimpahan berkas perkara dan tersangka dari penyidik ke jaksa penuntut umum.

Kasi Pidsus Kejari Blitar Agung Wibowo menyatakan sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu. Yakni, BS, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim periode 2014-2019. “Aset tersebut milik BS. Kami lakukan penyitaan ini agar aset tidak disalahgunakan, misalnya dijual,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pada 2016 Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sekitar Rp 62 miliar untuk kepentingan hibah kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan. Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah yang rencananya mendapatkan bantuan tersebut dengan alokasi sekitar Rp 2 miliar. Diduga, BS sengaja membentuk kelompok masyarakat dengan nama Blitar Sejahtera untuk menangkap program tersebut. “Katanya ini aspirasi masyarakat, kemudian dianggarkan Rp 2 miliar untuk pokmas. Namun setelah cair, uang itu digunakan untuk bangun gedung di lahan milik tersangka,” jelasnya.

Bantuan hibah provinsi itu rencannya diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membangun gedung. Namun faktanya, dalam teknis pelaksanaan, pokmas tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan fasilitas yang rencananya untuk kepentingan pendidikan tersebut. “Kami sudah sering tanyakan, tapi ya tidak ada kejelasan. Proses pembangunannya bagaimana, kami juga tidak tahu dan tidak dikasih tahu sampai kini,” kata ketua pokmas Blitar Sejahtera, Supadi yang juga mengikuti rangkaian penyitaan aset.

Dia melanjutkan, pencairan atau pengambilan dana hibah tersebut dilakukan tiga kali dalam kurun waktu sebulan. Uang itu lantas diserahkan kepada tersangka yang notabene tokoh setempat alias tidak dikelola oleh pokmas. “Rencananya bangunan itu digunakan untuk gedung pendidikan,” imbuhnya.

Sebenarnya, bantuan hibah dari Pemprov Jatim ini akan diserahkan kepada salah satu yayasan pendidikan di Kecamatan Kesamben. Namun, lembaga tersebut tidak memiliki aset berupa tanah yang bisa digunakan untuk menangkap program hibah pembangunan gedung. Alhasil, aset tanah milik tersangka menjadi alternatif. Dengan catatan, tanah ini dihibahkan untuk kepentingan pendidikan. “Jadi, semua kegiatan pembangunan dianu (diatur, Red) Pak Bambang (tersangka, Red) sendiri,” ucapnya.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi itu sudah memasuki tahap II. Hari ini, Kejari Blitar mengagendakan untuk pelimpahan berkas perkara dan tersangka kepada jaksa penuntut umum (JPU). “Saat ini tersangka masih belum kami tahan, besok kami hadirkan,” kata Agung Wibowo.

Pihak kejaksaan belum bisa memastikan apakah tersangka bakal ditahan atau tidak. Sebab, dalam proses penyidikan beberapa waktu lalu, yang bersangkutan sempat mengaku memiliki keluhan kesehatan. Kendati begitu, Agung memastikan akan dilakukan penahanan jika tersangka tidak mampu menunjukkan dokumen pendukung kondisi kesehatan tersebut. “Ngakunya punya jantung dan stroke, tapi kalau tidak ada rekam medisnya ya tentu akan ditahan. Tapi kalau memang sakit ya masak ditahan,” tandasnya. (hai/c1/wen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.