TULUNGAGUNG- Mayoritas partai politik (Parpol) di Tulungagung ingin ada pertambahan daerah pilihan (Dapil) pada pemilu 2024 mendatang. Banyak dalih yang mempengaruhinya, salah satunya adalah agar keterwakilan dan penyerapan aspirasi masyarakat bisa dimaksimalkan.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung Divisi Teknis Penyelenggaraan, Much. Arif membeberkan dari hasil uji publik terhadap rancangan daerah pilihan (Dapil) yang dilakukan terungkap bahwa sebagian besar parpol di Tulungagung menghendaki perubahan dari komposisi dapil saat ini. Beberapa parpol berkehendak terdapat tambahan menjadi enam dapil sebagian berpandangan bertambah menjadi tujuh dapil pada pemilu 2024 mendatang.
Dia menyebut beberapa partai besar yang menghendaki terjadinya perubahan dapil antara lain Partai Golkar, Partai PAN, Gerindra serta Partai Nasdem. Sikapnya, beberapa partai tersebut menginginkan perubahan akan tetapi kalau misalkan kembali ke lima dapil, mereka akan menerimanya. Sementara hanya ada tiga parpol yang tidak menghendaki perubahan dapil yakni PDI Perjuangan, PPP dan PKS.
Sementara untuk partai baru hanya satu yang menyampaikan pandangan yakni dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang setuju terdapat perubahan. Pun masukan dari kalangan gabungan bebeberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tulungagung mengusulkan konsup tujuh dapil.
“Partai lainnya sebenarnya ingin berubah, namun seandainya tidak berubah juga tidak mempermasalahkannya,” ujar Arif.
Hasil uji publik yang dilakukan, akan dirangkum untuk dilaporkan kepada KPU RI sehingga keputusan final rancangan dapil mana yang diterapkan di Tulungagung adalah keputusan KPU RI. Sesuai jadwal, penetapannya terjadi pada kurun waktu tanggal 1-9 Januari tahun 2023. KPU Tulungagung hanya merangkum berkaitan dengan tanggapan, usulan dari public terkait dapil.
“Jadi tidak menyepakati satu konsep dapil tetapi semua yang berkembang akan kitab awa ke KPU RI,” jelasnya memberi batasan.
Salah satu partai yang mengusulkan penambahan dapil adalah Partai Gerindra, pertimbangannya adalah keterwakilan masyarakat akan lebih baik ketika Tulungagung menerapkan tujuh dapil. Dengan jarak secara geografis yang lebih dekat, para wakil rakyat nantinya akan lebih mudah berkunjung meresap aspirasi masyarakat sehingga pembangunan didaerah juga bisa maksimal dan merata.
“Saya sampaikan penambahan menjadi tujuh dapil. Tapi itu semua tidak bisa ditetapkan disini melainkan pada tataran KPU RI. Tapi kalau keputusannya lima dapil kita juga siap,” jelas Ketua DPC Partai Gerindra TUlungagung, Ahmad baharudin.
Namun bagaimana dengan biaya politik ketika nanti jumlah dapilnya bertambah? Mengenai hal tersebut dia menjelaskan sebenarnya biaya politik itu sifatnya relatif. Kalau bagi parpol pendatang baru mungkin merasakan keberatan mahalnya biaya politik ketika dapil bertambah, namun bagi parpol Incumbent atau petahana dirasa tidak akan bermasalah dengan biaya politik karena sudah mempunyai jaringan. (mg1)
