Semakin Dekat dengan Pembaca

Mutasi Tergantung TPK ASN

KABUPATEN BLITAR – Bumi Penataran kembali viral. Setelah aksi Gendro Wulandari, penggarap lahan bekas perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, kini giliran Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Blitar ancang-ancang undur diri. Mutasi ajudan menjadi pemicunya.

Kemarin (2/1), Bupati Rini Syarifah melakukan mutasi ratusan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Pengambilan sumpah janji jabatan ini dilakukan di pendapa Sasana Adi Praja (SAP) Kanigoro. Kegiatan tersebut selesai sekitar pukul 15.30.

Beberapa jam berikutnya, beredar rumor kabar tidak sedap. Ketua TP PKK Kabupaten Blitar berencana mengundurkan diri. Itu diduga karena ajudan istri Wakil Bupati Rahmat Santoso ini dipindahtugaskan ke tempat lain.

Romor ini kian santer. Terlebih setelah beredar surat pernyataan penguduran diri Venina Puspasari. Ketua TP PKK Kabupaten Blitar periode 2021-2024 tersebut mundur dengan alasan fokus mengurus anak dan bisnis keluarga. Dalam surat tertanggal 3 Januari itu, Venina meminta maaf jika terdapat kesalahan selama menjabat sekaligus terima kasih atas dukungan dan bantuan selama dia bekerja.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Wakil Bupati Ramat Santoso tidak menampik. Dengan kata lain, surat yang beredar di media sosial ini memang dibuat oleh istrinya yang kini menjabat Ketua TP PKK Kabupaten Blitar. “Benar,” ucapnya singkat.

Orang nomor dua di Bumi Penataran ini pernah mengatakan tidak tahu-menahu perihal menejemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Begitu juga terkait pengisian jabatan kosong di lingkungan organisasai perangkat daerah (OPD). “Saya gak ikut-ikut,” tuturnya.

Namun, mutasi ini tampaknya berbeda. Ajudan bernama Riana tersebut sudah lama mendampingi istrinya. Parahnya tidak ada komunikasi sebelum pemindahan atau mutasi pegawai pemerintah itu. Karena alasan itu pula, kepada awak media, wabup berujar bakal mudur ketika ajudan tersebut tidak segera dikembalikan.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar Hari Purnomo mengatakan, penempatan pegawai atau mutasi ini bukan menjadi kewenangan mutlak BKPSDM. Sebab, ada tim penilai kinerja (TPK) aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini memantau kinerja pegawai. Tim tersebut diketuai oleh sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Blitar. “Kalau dulu namanya badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat), sekarang TPK ASN,” tandasnya. (hai/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.