Semakin Dekat dengan Pembaca

Nasib 494 Honorer di Trenggalek Akan Dihapuskan, Pemkab Masih Cari Solusi

Radar Trenggalek – Pemkab Trenggalek harus membuat skema jitu untuk mengatasi permasalahan honorer yang ada saat ini. Pasalnya, pada akhir tahun ini, pemerintah sepakat untuk menghapus tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) tersebut. Karena itu, skema yang tepat harus dilakukan untuk menghindari adanya pegawai yang dirumahkan. Sebab, tidak mungkin untuk mengangkat seluruh tenaga honorer yang ada di pemkab saat ini menjadi ASN, dengan berbagai pertimbangan “Pastinya dengan adanya peraturan penghapusan tenaga honorer itu membuat kami harus berpikir keras, untuk mencarikan solusi dan memperjuangkan tenaga yang telah lama mengabdi,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek Eko Juniati.

Dia melanjutkan, itu terjadi berdasarkan pendataan yang telah masuk di BKD saat ini. Ada 2.100 tenaga honorer yang tercatat. Dari jumlah tersebut, saat ini hanya dibuka formasi untuk proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) sebanyak 1.606 formasi. Formasi yang dibuka meliputi P3K guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis. “Dengan kondisi seperti itu, jika semua formasi terisi berarti masih menyisakan 494 tenaga honorer yang belum bisa jadi P3K,” katanya.

Sementara untuk nasib sisa pegawai honorer yang belum diangkat nanti, pemkab belum bisa memastikanSebab, belum ada kejelasan apakah rekrutmen P3K juga akan dibuka tahun ini (2023). Hal tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. Saat ini pemkab masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Kendati demikian, pemkab tetap akan memperjuangkan para tenaga honorer yang telah mengabdi tersebut. Hal itu diwujudkan dengan pengusulan pembukaan formasi kembali untuk memfasilitasi mereka. Sebab, pada November 2023 ini, rencananya sudah tidak ada lagi pegawai non-ASN di pemerintahan. “Dalam pengusulan itu pastinya kami lihat terlebih dahulu kekuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ada, apakah mampu meng-cover atau tidak, karena semua gaji P3K dibebankan ke APBD,” jelas Eko. (jaz/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.