TRENGGALEK – Proses normalisasi sungai di wilayah Bumi Menak Sopal harus segera dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, kemungkinan hujan masih akan terus turun hingga Januari 2023 mendatang.
Hal tersebut perlu dilakukan lantaran beberapa sungai terjadi penyumbatan akibat sampah yang dibawa dari hulu. Belum lagi pendangkalan akibat sedimen tanah yang ada. Jika normalisasi tersebut tidak segera dilakukan, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir besar seperti yang terjadi pada Selasa (18/10) lalu. “Ke depan pasti akan ada normalisasi. Dan, dalam hal ini kami telah koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas juga Pemprov Jatim,” ungkap Kabid Sumber Daya Air (SDA) dan Penyedia Air Minum (PAM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Trenggalek, Wijiono.
Dia melanjutkan, koordinasi perlu dilakukan, mengingat wewenang dinas PUPR terkait proses pemeliharaan sungai hanya sebatas saluran air saja. Karena itu, saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan daerah yang perlu dilakukan normalisasi. Sebab, normalisasi bukan hanya sekadar melakukan pembersihan material sungai, tetapi juga ada pembetulan irigasi. “Saat ini kami telah melakukan inventarisasi mengenai kegiatan itu dan akan diusulkan untuk kegiatan normalisasi ke depan. Sebab, berdasarkan pemetaan ada beberapa titik,” katanya.
Untuk data sementara, berdasarkan laporan ada 19 titik sungai yang perlu dilakukan normalisasi. Itu seperti Kali Gedangan dan Kali Kertosono di Kecamatan Panggul. Lalu, Kali Gereng, Kali Prigi, dan Kali Ngemplak, di Kecamatan Watulimo. Selain itu juga ada Kali Ngasinan, Kali Bagong, Kali Tamanan, di Kecamatan Trenggalek; Kali Salamrejo di Kecamatan Karangan; Kali Mlinjon di Kecamatan Suruh; dan sebagainya. Nantinya pada lokasi tersebut selain dilakukan pengerukan material dan pembangunan talut pinggir jalan, juga talut di lereng dekat perumahan.
Sambil menunggu proses normalisasi tersebut, saat ini telah diupayakan pembetulan talut akibat banjir. Itu seperti meminta bantuan bronjong ke BBWS Brantas untuk penyikapan beberapa talut sungai yang rusak, sedangkan untuk proses pengisiannya akan dilakukan secara swadaya warga. “Kami terus berupaya normalisasi itu dilakukan tahun ini dengan dana biaya tidak terduga (BTT). Namun jika itu belum bisa, setidaknya bisa dilaksanakan tahun depan,” jelas Wijiono. (jaz/c1/rka)
