Semakin Dekat dengan Pembaca

OP Tulungagung Demo, Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

TULUNGAGUNG-Kabar akan akan disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law membuat organisasi profesi kesehatan waspada. Mereka  melakukan unjuk rasa untuk menolak sejumlah pasal di dalam draf undang-undang tersebut. Lantaran dinilai bisa merugikan masyarakat dan organisasi kesehatan.

Sekitar 30 anggota organisasi profesi kesehatan, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dari sejak pukul 10.30 WIB telah berkumpul di kantor sekretariatan IDI di Jalan Dr Wahididn Sudiro Husodo, Desa/Kecamatan Kedungwaru, kemarin (28/11).

Mereka memakai seragam organisasi masing-masing dan ada memakai jas dokter khas berwarna putih. Selain itu, di kepala mereka juga terdapat bandana bertuliskan ‘Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law’.

“Unjuk rasa ini merupakan aksi damai untuk menyuarakan aspirasi dari tenaga kesehatan demi kepentingan masyarakat dan tenaga kesehatan Indonesia.  Kami IDI, IBI, IAI, PDGI dan PPNI Tulungagung sepakat untuk menolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang akan disahkan,” ujar Ketua IDI Tulungagung, Muhammad Yogiyopranoto.

Dia melanjutkan, banyak pasal bermasalah dalam RUU Kesehatan Omnibus Law. Termasuk adanya aturan yang dapat menurunkan kualitas tenaga kesehatan dan perizinan. Maka pihaknya meminta kepada DPR RI untuk melakukan kajian ulang terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law. Dimungkin ada aksi susulan bila tidak ada respons dari pemerintah, tergantung instruksi dari Pengurus Besar (PB) IDI. “Seharusnya RUU Kesehatan Omnibus Law harus dikaji kembali dengan pemangku kebijakan termasuk organisasi profresi Kesehatan ikut diajak. Selain itu, aksi ini tidak hanya di Tulungagung, namun serentak di daerah lain,” jelasnya.

Ketua IAI Cabang Tulungagung, Adi Wibisono mengatakan, organisasi profesi tentu bertanggung jawab terhadap jaminan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Dia kecewa, sebab dalam merencanakan RUU Kesehatan Omnibus Law tidak mengajak organisasi profesi. Contohnya, dalam RUU Kesehatan Omnibus Law terdapat isu tentang surat tanda registrasi (STR) yang dikabarkan diusulkan seumur hidup untuk tenaga kesehatan.

Menurut dia, bagaimana mungkin tenaga kesehatan tidak dilakukan evaluasi terhadap kompetensi dimiliki. Bila itu terjadi, tentu membahayakan masyarakat, sehingga organisasi profesi kesehatan harus mengawasi hal tersebut.

“RUU Kesehatan Omnibus Law bukan ditolak, namun banyak aspek bertentangan dan kurang memaksimalkan pelibatan organisasi profesi kesehatan. Kami secara berkala melakukan monitong terhadap kompetensi masing-masing anggota dalam organisasi profesi kesehatan,” pungkasnya.(jar/din)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.