TULUNGAGUNG- Menjelang APBD Perubahan tahun 2022, banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung yang meminta anggaran untuk dinaikkan. Padahal masih ada tugas berat untuk mempersiapkan diri menyambut Jalur Lintas Selatan (JLS), Jalan Tol Kediri-Tulungagung, sampai adanya bandara di Kediri.
Sekretaris Komisi D DPRD Tulungagung Leman Dwi Prasetyo mengungkapkan, pada pembahasan APBD Perubahan tahun 2022 ini, kesannya hampir seluruh OPD di lingkup Pemkab Tulungagung anggarannya minta dinaikkan. Dengan begitu, DPRD Tulungagung pun meminta lembaga-lembaga eksekutif tersebut untuk menitikberatkan pembangunan di Tulungagung ini pada OPD yang memang seharusnya fokus menangani. “Jadi tidak harus semua OPD meminta tambahan anggaran. Kalau model seperti itu tidak kelihatan hasil dari anggaran tersebut seperti apa,” tuturnya.
Dia menyebut, itu menjadi salah satu catatan DPRD juga tatkala salah satu mitra kerja komisi D yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tulungagung turut menangani stunting. Karena leading sector yang seharusnya fokus untuk menangani permasalahan stunting di Tulungagung adalah dinas kesehatan (dinkes) dan dinas keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak (KB PPPA). Dinas perkim tidak bersentuhan langsung dengan stunting.
“Alasan dari mereka (dinas perkim, Red) adalah untuk menangani stunting lewat penyediaan air bersihnya. Makanya berkaitan dengan sistem penyediaan air minum (SPAM), menurut mereka kalau air tidak bersih bisa menimbulkan stunting,” ujarnya.
Menurut dia, ketika ada salah satu OPD yang turut andil dalam menekan stunting ini tentu juga membutuhkan anggaran tersendiri. Meski berapa anggaran yang diperlukan dinas perkim untuk stunting belum bisa disebutkan, tapi berapa anggarannya pasti akan dibahas terlebih dahulu, baik dari intern dinas maupun intern DPRD. Setidaknya, DPRD meminta permintaan anggaran tersebut untuk ditinjau ulang.
Padahal, Tulungagung juga sedang membutuhkan anggaran untuk mempersiapkan diri akan kehadiran Jalan Tol Kediri-Tulungagung, JLS, dan bandara di Kediri. Paling tidak, ketika kedua proyek pembangunan besar itu sudah jadi, Tulungagung juga harus bersolek yang tentu juga membutuhkan anggaran. “Ya kalau bisa kabupaten ini tidak kalah maju dengan daerah tetangga,” katanya.
Dia mengatakan, apabila kehadiran pembangunan besar itu sudah rampung, tapi Tulungagung belum siap utamanya dalam hal pariwisata, berarti Tulungagung mengalami kerugian. Makanya, DPRD juga meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tulungagung untuk mempercantik potensi wisata di Tulungagung ini. Serta dorongan kepada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) untuk memperbaiki akses ke objek pariwisata. “Karena jalan-jalan menuju tempat wisata saat ini masih banyak yang kurang,” tutupnya. (mg1/c1/din)
