Trenggalek – Organisasi perangkat daerah (OPD) harus gerak cepat alias gercep sejak awal tahun. Alasannya nyaris semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Trenggalek menupuk di akhir tahun anggaran. Alhasil mereka harus nglembur pekerjaan sebelum pergantian tahun.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin mengaku, pola pekerjaan OPD cenderung lebih ekstra ketika menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPj) di akhir tahun. Hal itu ditandai dari aktivitas para OPD hingga larut malam. “Semua OPD di malam hari (menjelang akhir tahun, Red) lampu kantornya menyala. Mengapa? Karena menyelesaikan SPk,” ujarnya.
Sukarodin yang kala itu dikonfirmasi di kantornya mengungkapkan, OPD-OPD mampu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang relatif singkat di akhir tahun. Apabila semangat kerja itu dipupuk sedari awal tahun, maka besar kemungkinan pelaksanaan APBD yang terbiasa molor bisa hilang.
Sementara ketika pola kerja itu maksimal setiap awal tahun, maka pekerjaan-pekerjaan bersifat infrastruktur bisa dimulai sekitar April-Maret. Dampak postifnya, pelaksanaan APBD induk tidak overlapping dengan kegiatan APBD perubahan. “Jadi tidak menumpuk bareng dengan PAK,” tegasnya.
Menyinggung peran komisinya, menurut politikus PKB itu, komisi IV sudah mencoba memulai dengan mengiringi pelaksanaan APBD 2023 sejak awal bulan. Pada Februari, pihaknya akan meninjau progres kinerja OPD-OPD, kemudian dievaluasi. “Maka, OPD tadi kami berikan filosofi agar mereka sadar. Semangat kerja itu dimotivasi, seperti semangat kerja di Desember. Nanti kita lihat progresnya dan kita evaluasi tiap bulan,” jelasnya.
Di sisi lain, beberapa OPD yang dipanggil komisi IV meliputi dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga (disdikpora); badan penanggulangan bencana daerah (BPBD); dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (dinkesdalduk); dan KB); RSUD dr Soedomo Trenggalek. (tra/c1/rka)
