Semakin Dekat dengan Pembaca

OSS Membolehkan, Perda Melarang, Aturan Mengenai Pendirian Minimarket Berjejaring di Kota

KOTA BLITAR – Penertiban terhadap toko modern atau minimarket berjejaring yang berdiri di Kota Blitar tidak semudah yang diharapkan. Kendati toko modern jelas-jelas melanggar peraturan daerah (perda) yang berlaku, tetapi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar belum berani menindak tegas pengelola ataupun investor.

Sebab, dinas masih terganjal regulasi lain yakni aturan mengenai online single submission (OSS). Saat ini hampir semua pengurusan izin menggunakan OSS. Termasuk izin mendirikan bangunan (IMB) hingga izin berusaha. ”Dengan OSS ini, masyarakat itu bisa mandiri mengurus izin. Meskipun di dalam OSS ada beberapa syarat bahwa tetap harus mengacu pada zonasi dan tata ruang di daerah,” kata Kepala DPMPTSP Kota Blitar Heru Eko Pramono kepada Koran ini.

Sebagaimana diketahui, disinyalir terdapat beberapa toko modern berjejaring baru yang melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Sesuai aturan, kuota toko berjejaring telah dibatasi sebanyak 22 unit dan sudah terpenuhi. Namun kenyataannya, ada beberapa toko berjejaring baru yang berdiri baik dengan cara berkamuflase maupun secara terang-terangan.

Di dalam aturan OSS tersebut, jelas dia, tidak membatasi jumlah pendirian toko modern berjejaring. Sementara di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, itu mengatur tentang pembatasan jumlah toko modern khususnya yang berjejaring. “Ini menjadi dilema bagi kami. Di satu sisi, aturan OSS dari pemerintah kota mengizinkan. Namun di sisi lain, kami punya perda yang membatasi. Di situlah kami berupaya mencari solusi dengan dinas terkait dalam rangka upaya penertiban,” jelasnya.

Karena itu, dinas tidak ingin bertindak gegabah dalam menertibkan toko modern berjejaring yang melanggar perda. Dinas berupaya melangkah dengan tepat agar sejumlah pihak tidak ada yang dirugikan termasuk investor. ”Terkait permasalahan ini, kami juga berkoordinasi dengan DPRD. Harapannya ada titik temu maupun solusinya. Entah nanti ada revisi perda atau seperti apa,” ungkapnya.

Jika memang nantinya ada revisi perda, tentunya revisi juga harus mengacu perda terkait lainnya. Yakni, perda tentang rencana detail tata ruang (RDTR). Saat ini, perda RDTR sedang dalam proses revisi.

Dengan begitu, revisi terhadap perda tentang toko modern harus menunggu hasil revisi perda RDTR terlebih dulu. Sembari menunggu hasil revisi perda RDTR rampung, pengawasan terhadap toko modern berjejaring di kota terus ditingkatkan. Termasuk memonitor dokumen perizinan terhadap toko modern berjejaring baru.

Sekadar untuk diketahui, Perda Nomor 1 Tahun 2018 merupakan perda inisiatif DPRD Kota Blitar. Perda tersebut salah satunya mengatur tentang zonasi dan kuota toko modern berjejaring di Kota Blitar. Saat ini, kuota maupun zonasi sudah terpenuhi sehingga tidak boleh lagi ada penambahan.

Sebelumnya, DPRD Kota Blitar meminta pemerintah kota (Pemkot) Blitar untuk menertibkan toko modern berjejaring yang melanggar perda. Pemkot harus bertindak tegas untuk menegakkan perda. Jangan sampai muncul toko modern berjejaring baru lagi di kota. ”Kami tidak berupaya menghalangi investasi di kota. Tetapi, perda juga harus ditegakkan,” tandas Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim. (sub/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.