Semakin Dekat dengan Pembaca

Pagu Dana Desa di Tulungagung Diprediksi Turun Tahun Ini

KOTA, Radar Tulungagung- Pagu dana desa (DD) yang diperoleh Tulungagung dipastikan susut ratusan juta tahun ini. Hal itu dipengaruhi variabel dalam perhitungan. Akibatnya, terdapat satu desa bernasib kurang beruntung lantaran penurunan jatah dari pemerintah pusat itu.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung, Anasrudin menjelaskan, secara global DD di Tulungagung pada tahun 2023 menurun. Penurunan terjadi pada kisaran Rp 250 juta. Fluktuasi perolehan DD ditentukan variabel yang digunakan mulai dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, indeks kesulitan geografis, sampai kinerja.
Dia mengaku, dari tahun 2022 lalu di angka Rp 245.102.197 miliar (M), sedangkan tahun ini menjadi Rp 244.856.659 M. “Kalau variabel paling memengaruhi penurunan pagu DD ini kemungkinan besar adalah kemiskinan menurun,” ungkap Anas, sapaan akrab pria tersebut.

Namun, tidak semua desa merasakan penurunan DD yang didapatkan tahun ini. Itu karena variabel setiap desa berbeda sehingga beberapa desa mengalami kenaikan atau penurunan. Dari 257 desa/kelurahan yang ada di Tulungagung, sebanyak 126 desa perolehannya menurun, dan 131 desa lainnya berbanding terbalik dengan kenaikan perolehan DD yang didapatkan. “Ada yang penurunannya sampai Rp 600 juta pada salah satu desa,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, arah DD pada tahun 2023 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2022, yang didorong untuk membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan begitu, porsi pengalokasian yang telah diatur harus ditaati seluruh pemerintah desa (pemdes) khususnya di Tulungagung ini.

Tahun 2023, DD masih bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) minimal 10 persen (wajib, Red) dan maksimal 25 persen dari pagu yang didapatkan. Angka maksimal menurun sekian persen ketimbang tahun 2022 kemarin karena ambang maksimal sebesar 40 persen. Pengalokasian untuk program ketahanan pangan dan hewani dijatah 20 persen. Lalu, operasional pemerintah desa dialokasikan 3 persen. Selain itu, dalam untuk program kesehatan utamanya penurunan stunting dialokasikan 10 persen.

“Sisanya bisa dimanfaatkan sesuai dengan prioritas di masing-masing desa. Bisa pembangunan fisik maupun pemberdayaan,” pungkasnya. (nul/c1/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.