Semakin Dekat dengan Pembaca

Pajak Minerba Tulungagung Letoi Setiap Tahun, Tak Bisa Jadi Andalan Pendapatan Asli Daerah

Tulungagung- Pajak mineral bukan logam dan batuan (minerba) menjadi mata pajak paling kerdil penyumbang pajak daerah di tahun 2022 kemarin. Capaiannya yang paling sedikit dibandingkan yang lainnya di setiap tahunnya, membuat sektor pajak tersebut tidak bisa menjadi andalan penunjang keuangan daerah.

Kabid Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung, Dwi Teguh Prasetya menjelaskan, minerba menjadi satu mata pajak yang realisasinya pada tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya paling sedikit dibandingkan yang lainnya meski target telah tercapai. Selama setahun kemarin, pajak minerba yang berhasil didulang adalah Rp 193 juta alias tercapai 102 persen dari target.
Masalahnya, untuk pengoptimalan pajak satu ini, bapenda hanya menerima laporan dari eksploitasinya untuk diterbitkan surat setoran pajak daerah (SSPD). Termasuk penentuan tarif dan lain-lain juga telah diatur Pemprov Jawa Timur. Minerba sendiri terdiri dari mineral yang unsur utamanya atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. “Saat ini minerba ada sebuah undang-undang baru yang menambah opsi kita untuk mendapatkan perolehan pajak yang lebih, tapi masih akan kita kaji ulang untuk potensi yang ada,” jelas Teguh, sapaan akrab pria tersebut.

Kemudian, Teguh juga melihat bahwa dunia pertambangan pada tahun 2022 lalu memang agak lesu. Faktor kuatnya adalah kenaikan bahan bakar minyak yang terjadi, bahkan terdapat perusahaan tambang di Tulungagung yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya karena hal tersebut. “Cost bahan bakar dalam pertambangan ini memang cukup tinggi dan memengaruhi,” jelasnya.
Di sisi lain, secara umum, capaian realisasi pajak daerah Tulungagung sampai 31 Desember tahun 2022 lalu telah terealisasi Rp 133,5 miliar (M) atau tercapai 110,9 persen dari target. Itu juga berkat dukungan dari masyarakat Kabupaten Tulungagung. Nyatanya dari 10 mata pajak yang ada, tidak ada satu pun yang capaiannya di bawah 100 persen. Bahkan, capaian persentase beberapa sektor melejit dari target yang telah ditetakan.

Penyumbang paling besar berada di PPJ dengan realisasi di angka Rp 40,1 M atau tercapai 102,9 dari target. Namun, apabila dilihat dari presentasenya, pajak hotel menjadi pemimpin dengan capaian sampai 126 persen, dengan realisasi Rp 3,7 M. Itu tidak lain karena dampak mulai longgarnya aturan pemerintah mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat  (PPKM) di Tulungagung. Para wisatawan bisa datang ke Kota Marmer ini untuk menghabiskan waktu dan menginap. Itu indikator kenapa pajak hotel cukup subur tahun 2022 kemarin. “Selain itu juga karena mulai ramainya dunia kos-kosan di Tulungagung sehingga menyuburkan pajak hotel. Pasalnya, tahun lalu pembelajaran juga telah dilaksanakan secara luring di beberapa perguruan tinggi maupun sekolah,” pungkasnya. (nul/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.