Semakin Dekat dengan Pembaca

Panggil P3MI Tangani PMI Ilegal

KABUPATEN BLITAR – Maraknya pekerja migran indonesia (PMI) ilegal tengah menjadi perhatian wakil rakyat. Rencananya, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar akan memanggil perusahaan penyalur calon PMI. Itu agar tidak ada lagi kasus PMI kabur dari lokasi penempatan yang notabene menjadi salah satu pemicu PMI ilegal.

Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Sugeng Suroso mengatakan, komisinya akan menggulirkan perda tentang PMI. Dalam waktu dekat akan dilakukan finalisasi. Itu dengan mengundang para stakeholder terkait, tak terkecuali Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). “Proses pembahasannya memang cukup panjang, masalah PMI ini cukup susah karena melibatkan banyak pihak,” katanya.

Sugeng mengatakan, dalam rancangan perda ini pihaknya sudah menempatkan pasal-pasal seputar hak dan kewajiban P3MI. Misalnya, memberikan informasi seluas luasnya kepada calon PMI terkait lokasi penempatan kerja. Hal ini dikandung maksud, tidak ada kasus PMI kabur sehingga memicu kasus PMI ilegal. “Hak-hak yang diperoleh PMI itu juga harus disampaikan secara transparan oleh P3MI, rencananya (perda, Red) nanti seperti itu,” ungkapnya.

Hal ini biasanya tertuang dalam perjanjian kerja sebelum pemberangkatan ke luar negeri. Dengan begitu ada gambaran suasana tempat kerja bagi PMI. Mulai dari jenis pekerjaan hingga salary atau penghasilan yang nantinya diperoleh. “Makanya sebelum berangkat ke luar negeri, perjanjian atau kontrak kerjanya harus dijelaskan. Sehingga PMI sudah melihat gambaran ketika bekerja di negeri orang. kalau hal ini clear kan gak mungkin mereka kabur,” tegasnya.

Namun, hal ini saja tampaknya tidak cukup. Konon, ada banyak faktor yang mengakibatkan PMI kabur dari tempat kerja yang sebelumnya sudah ditentukan. Misalnya, karena karakter atau lingkungan kerja yang membuat PMI tidak betah. Dengan begitu, butuh regulasi atau saluran untuk memecahkan kenyamanan PMI saat bekerja di negeri orang.

Politisi PDIP ini tidak menampik fakta tersebut. Karena alasan ini pula pihaknya berencana menghadirkan banyak pihak dalam proses finalisasi perda nanti. Hal ini juga penting agar tidak ada persoalan baru setelah perda PMI ini digulirkan. “Harapan kami ketika perda ini diundangkan tidak ada miskomunikasi, keberatan atau persoalan lain di kemudian hari, jadi clear perda bisa dilaksanakan dengan baik,” tandasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun koran ini, jumlah PMI ilegal saat ini tidak kurang dari 4,6 juta orang. Jumlah ini sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan PMI legal yang bekerja dan ditempatkan di sejumlah negara tujuan. (hai/ady)

Leave A Reply

Your email address will not be published.