Semakin Dekat dengan Pembaca

Pekan Pertama Pasca Soft Launching Mall Pelayanan Publik Tulungagung Sepi

TULUNGAGUNG- Sempat sepi pada pekan pertama setelah soft launching, mal pelayanan publik (MPP) Tulungagung dikunjungi sampai 70 orang setiap hari pada minggu ketiga. Animo masyarakat diperlukan karena hal itu menjadi salah satu penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tulungagung Fajar Widariyanto menyebut, pengunjung pada minggu pertama terbilang sepi lantaran MPP dinilai masih asing bagi masyarakat Kota Marmer. Namun, pada minggu ini (pekan ketiga, Red), peningkatan jumlah pengunjung bahkan melebihi ekspektasinya.

Fajar -sapaan akrabnya- membeberkan, setidaknya pada hari-hari biasa rata-rata pengunjung dalam sehari bisa mencapai 40 lebih. Bahkan, pada minggu kedua operasional MPP, jumlah pengunjung mencapai 70 orang dalam satu hari. “Terutama yang banyak pengunjung adalah pada Rabu, karena bertepatan dengan jadwal Kantor Imigrasi Blitar,” ujarnya.

Lanjut Fajar, terdapat beberapa sektor pelayanan yang selalu ramai. Utamanya pelayanan kependudukan di gerai dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil), DPMPTSP terkait perizinan melalui online single submission (OSS), pelayanan SIM, termasuk juga pelayanan dari Kantor Imigrasi Blitar.

Melihat prospek tersebut, terdapat dua instansi vertical yang meminta dan berkenan bergabung dengan MPP Tulungagung. Yakni, Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) Tulungagung. Risikonya, pihaknya harus menambah dua gerai pelayanan yang kini sudah terdapat 29 gerai. “Kita tidak bisa menjanjikan kepada mereka untuk memberikan tempat. Kami evaluasi dulu gerai-gerai mana yang kurang aktif, nanti bisa dijadikan satu,” katanya.

Selain jumlah gerai yang ada, animo mayarakat menjadi salah satu penilaian dari Kemenpan RB agar bisa segera dilaksanakan grand launching MPP Tulungagung. Setiap bulan dilakukan evaluasi dan monitoring daftar hadir pengunjung MPP, kemudian dikirimkan kepada Kemenpan RB agar MPP ini layak segera diresmikan. “Dua tahun ke depan, arahnya adalah MPP digital. Tapi memang dibutuhkan masyarakat yang melek teknologi informasi, yang manual tetap dipertahankan,” tuturnya.

Di tengah-tengah banyaknya fasilitas di MPP, pihaknya menyadari masih ada kekurangan dalam segi pengamanan yakni dengan adanya pagar. Itu karena puluhan barang elektronik yang terpasang pada lokasi balai rakyat tersebut butuh pengamanan, selain CCTV yang sudah terpasang. Tahun anggaran 2023 ini, alokasi untuk perbaikan pagar MPP segera direalisasikan.

“Saya sudah membuat nota dinas ke Bupati Tulungagung untuk penambahan tenaga kerja non-ASN, untuk jasa kerja terkait pengamanan,” pungkasnya. (nul/c1/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.