Semakin Dekat dengan Pembaca

Pekerjaan Infrastruktur Jadi Kambing Hitam, Capaian APBD Tulungagung Masih Kurang

Tulungagung – Pembangunan infrastruktur menjadi kambing hitam capaian serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung tahun 2022 ini hanya 75 persen. Sebagai evaluasi, tahun depan proses pekerjaan akan dimulai sejak awal tahun.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari Subagyo membeberkan, sampai 29 Desember kemarin kalkulasi anggaran pada dinas tersebut yang tidak terserap adalah 25 persen. Di dalamnya, terbesar memang karena faktor pekerjaan yang gagal lelang serta pengadaan lahan jalan lintas selatan (JLS) sekitar Rp 30 miliar (M) yang tidak bisa direalisasikan tahun ini.

Gagal lelang serta terkendalanya pengadaan tanah JLS menyumbang 15 persen anggaran tidak terserap di dinas PUPR. Kemudian, 5 persennya adalah sisa kontrak dari pagu yang dianggarkan. Lima persen sisanya adalah pekerjaan yang telah rampung atau masih dilaksanakan, tetapi pembayarannya masih akan dilakukan di tahun 2023 mendatang. Di dalamnya termasuk beberapa pembangunan yang terkena dampak force majeure di tahun 2022 ini.

Dengan pembayaran yang dilaksanakan tahun 2023, konsekuensinya anggaran menjadi tidak terserap pada tahun ini. “Estimasinya 75 persen anggaran kita terserap. Hari ini (kemarin, Red) juga kita evaluasi. Kalau kondisi fisik pembangunan yang berjalan, progresnya telah mencapai 90 persen,” jelas Hari, sapaan akrab Dwi Hari Subagyo.

Namun, pada tahun 2022 ini diakui perencanaan pembangunan dilaksanakan saat tahun berjalan. Itu membuat beberapa kegiatan mengalami gagal tender atau pekerjaan yang dilaksanakan molor dari target. Tahun ini menjadi evaluasi. Menatap 2023, pihaknya sudah mulai mendaftar beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran pasti yang telah dikantongi.“Pembangunan tahun 2023 sudah kita rencanakan di tahun 2022 ini. Ketika anggaran sudah ‘didok’, proses lelang sudah bisa dilaksanakan, bahkan bisa di bulan Januari alias awal tahun,” katanya.

Dia melanjutkan, pada tahun 2023 mendatang sudah kentara anggaran sekitar Rp 36 M untuk kegiatan di dinas PUPR. Masih terdapat kemungkinan untuk bertambah karena juga menunggu sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berkenaan yang telah terencana untuk kegiatan yang sama saat anggaran tidak terserap. Dalam hal ini, seperti pengadaan tanah JLS maupun kegiatan yang gagal lelang. “Masih terbuka kemungkinan ada penambahan karena sistem keuangan yang dijalankan,” ujarnya.

Anggaran puluhan miliar tersebut, lanjut dia, difokuskan untuk peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah pinggiran Kota Marmer untuk konektivitas antarwilayah. Terutama daerah pegunungan yang kondisinya sangat memprihatinkan, termasuk jalan-jalan sirip JLS yang rusak karena dilewati angkutan sarat muatan yang membara bahan material JLS. Kerusakan infrastruktur memang semakin menjadi. Refocusing dana untuk penanggualangan pandemi Covid-19 membuat infrastruktur seakan tidak tersentuh selama dua tahun dan kerusakan terakumulasi di tahun ini. “Cuaca ekstrem memperparah kerusakan. Sentuhan pemeliharaan juga minim,” katanya.

Kemudian, kaitannya dengan proses pengadaan barang dan jasa tidak luput pula dari evaluasi. Garis besarnya adalah patokan standar yang lebih bagus. Pemilihan penyedia jasa akan lebih selektif. Tidak hanya melihat data di atas kertas, tetapi juga menyisir kondisi riil penyedia jasa. Harapannya akan terpilih rekanan yang benar-benar kapabilitas sehingga hasil dari pembangunan bisa memiliki kualitas.

“Itu juga harus didukung dengan perencanaan penganggaran yang tidak menumpuk di akhir semester,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daearah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro menjelaskan, padahal target serapan APBD tahun 2022 ini adalah seputaran 90 persen. Namun, sampai Selasa (27/12) lalu serapan anggaran berada diangka 74 persen, sedangkan pada tutup buku tahun ini diperkirakan hanya akan terserap 75 persen.

“Penyebabnya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, seperti gagal lelang sehingga otomatis anggaran tidak terserap. Juga penyelesaian tanah untuk JLS yang belum rampung, di sana dianggarakan sekitar Rp 30 M dan masih terserap Rp 200 juta,” jelas Bagus, sapaan akrab Johanes Bagus Kuncoro.
Ketua Komisi C DPRD Tulungagung Asrori menyayangkan serapan APBD yang minim pada tahun 2022 ini. Padahal, dia sebenarnya dari awal juga telah mengingatkan pihak eksekutif agar pelaksanaan penyerapan anggaran dimulai di awal tahun, apalagi untuk program infrastuktur. Itu karena juga banyak infrastruktur di Tulungagung yang mengalami kerusakan dan seharusnya ditangani secepatnya.

“Ketika penyerapan dilaksanakan di pertengahan atau di akhir tahun, pasti alasannya gagal tender. Ini yang menjadi masalah. Waktunya juga tidak mencukupi untuk pelaksanaan proyek,” jelasnya. (nul/c1/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.