Semakin Dekat dengan Pembaca

Pemanfaatan Tunjangan Rumdin Tak Jelas, Rp 85 Juta untuk Ketua DPRD Trenggalek

TRENGGALEK – Pemberian tunjangan rumah dinas (rumdin) Ketua DPRD Trenggalek disinyalir pemborosan. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Merujuk laporan LHP BPK Nomor 70.B/LHP/XVIII.SBY/05/2022 atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek 2021 ditemukan adanya pemborosan tunjangan rumdin DPRD Trenggalek. Temuan tersebut diakui Sekretaris DPRD Trenggalek Muhtarom.

Muhtarom mengungkapkan bahwa temuan pemborosan dalam laporan LHP BPK tersebut sebenarnya memiliki dasar hukum. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) 18/2012 tentang kedudukan keuangan. Setiap anggota DPRD bisa disediakan perumahan, jika belum mampu bisa diberi tunjangan perumahan. “Dasar kami PP itu, karena juga kondisi rumdin Ketua DPRD Trenggalek, kami anggap tidak layak ditempati seperti bocor-bocor dan perlu direnovasi,” ungkap Muhtarom saat ditemui di ruangan kemarin (4/10).

Dengan demikian, dirinya mengajukan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk melakukan renovasi rumdin Ketua DPRD Trenggalek.karena itu, pihaknya menganggap hak untuk mendapatkan tunjangan bisa diminta. “Namun, BPK berpendapat lain. Jika dalam masa renovasi rumdin, ketua DPRD seharusnya tidak ada tunjangan, tetapi disewakan. Dengan pendapat demikian, BPK melakukan temuan pemborosan anggaran” tuturnya.

Nominal pemborosan anggaran yang dimaksud BPK sebesar 80 juta yang dibayarkan selama empat bulan mulai dari Januari-April 2021. Tunjangan rumdin ketua DPRD tersebut sebesar Rp 20 juta tiap bulannya. Tak ayal, setelah ada temuan tersebut, pemberian tunjangan itu dihentikan. “Kalau rekomendasi dari BPK untuk segera direnovasi pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2022 dan DED 2023 anggaran pembangunan,” ucapnya.

Dia juga bercerita bahwa rumdin Ketua DPRD Trenggalek itu dulu bukan rumdin. Awalnya adalah rumah pembantu bupati, kemudian perpustakaan, kantor ketenagakerjaan, lalu pada masa ketua DPRD Dawam Ismail diminta untuk rumdin. “Waktu Ketua DPRD Pak Dawam Ismail ditempati dan almarhum Pak Akbar Abas. Namun, masa Pak Samsul Anam ini belum karena dirinya minta untuk diperbaiki dulu,” terangnya.

Disinyalir urgensi keberadaan rumdin untuk ketua DPRD jika tempat tinggal jauh dari kota, tetapi kalau masih di seputaran kota, Muhtarom menganggap belum terlalu urgensi. “Untuk saat ini rumdin ketua DPRD menjelang direnovasi, kami sudah serahkan kepada pihak aset,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Aset Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sigit Wahyuadi membenarkan bahwa kondisi rumdin Ketua DPRD Trenggalek sudah tak layak huni. Menurut dia, revitalisasi (renovasi) rumdin DPRD Trenggalek masih tahun depan masuk dalam anggaran induk 2023 dan posisi kepenggunaan diserahkan kepada pihak aset. “Untuk tahun depan kami lakukan revitalisasi rumdin yang layak, standarnya sudah ada, tetapi kondisi fisik tidak layak atau rusak berat,” tegasnya.

Dia melanjutkan, status bangunan tersebut tetap punya DPRD. Namun, pengelolaan di bakeuda dan juga akan rehabilitasi. Penarikan aset tersebut mulai sejak Januari 2021, mulanya yang dianggarkan di tahun itu harus kena refocusing dampak pandemi Covid-19. “Anggaran belum tahu berapa, tapi tadi saya tanya sekilas memang dianggarkan untuk renovasi rumdin DPRD itu,” ucap Sigit.

Sigit mengaku, untuk renovasi rumdin DPRD sudah ada peraturan bupati (perbup). Tak ayal dalam perbup tersebut sudah dirinci standar pembangunan untuk rumdin itu. “Kemungkinan akan dilelang, karena kemungkinan lebih dari Rp 200 juta total nominalnya,” tegas Sigit.(tra/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.