KOTA BLITAR – Kegiatan sekolah sudah separo semester pembuka pada tahun ajaran baru 2022/2023. Namun, program seragam gratis yang dijanjikan pemerintah tak kunjung didistribusikan. Penyebabnya, pihak pemenang lelang masih uji laboratorium kain. dampaknya, pembagian seragam tersebut terancam molor.
Kepala Bidang SD dan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Blitar Jais Alwi Mashuri mengatakan, sejatinya awal bulan ini pemenang lelang sudah diumumkan. Kemudian, dilakukan penjelasan terkait proses pengadaan tersebut. Tujuannya, memfasilitasi pemenang lelang untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Utamanya soal spesifikasi kain seragam.
“Kami memberi kesempatan untuk melakukan uji laboratorium kain yang mau diajukan. Waktunya 15 hari, sejak awal bulan ini, hasilnya harus sesuai spesifikasi kami,” ujar Jais Alwi Mashuri, kemarin (19/9).
Seusai hasil uji laboratorium tersebut, kain yang akan disalurkan kepada ribuan siswa TK, SD, dan SMP tersebut harus mendapat verifikasi dari Badan Layanan Pengadaan (BLP). Sehingga, saat kain tersebut diterima siswa sudah melalui berbagai pengecekan.
Kain seragam yang didistribusikan yakni seragam nasional, identitas, pramuka, dan olahraga, dengan ukuran yang berbeda tiap jenjang. Tahun ini, anggaran pengadaan seragam gratis sekitar Rp 1,5 miliar dari pagu sekitar Rp 1,7 miliar. Jumlah itu menyusut dari dana pengadaan tahun sebelumnya yang menyentuh Rp 2 miliar.
Selain bantuan seragam gratis, lanjut Alwi, pemkot bakal memberikan bantuan ongkos jahit. Bantuan pada tiap jenjang berbeda. Siswa TK akan mendapat Rp 95 ribu untuk ongkos jahit perpotong, Rp 100 ribu untuk siswa SD, dan Rp 110 ribu perpotong seragam siswa SMP.
“Pemberian kami targetkan awal Desember, atau bisa pertengahan Desember. Harusnya November, karena alurnya juga panjang,” imbuhnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi menyayangkan soal lambatnya pengadaan seragam gratis itu. Sebab, tidak sedikit siswa yang menanti bantuan tersebut. Terlebih bantuan kain tersebut sangat membantu masyarakat usai terdampak pandemi.
Nuhan meminta dindik mempercepat pengadaan seragam tanpa melewatkan satu pun regulasi yang ada. Sehingga dapat segera didistribusikan secara aman dan menepati janji pemerintah daerah. “Ini kan menyangkut janji kepala daerah, melanjutkan program pendidikan gratis. Selain itu untuk kesejahteraan dan kenyamanan siswa,” tandasnya. (luk/wen)
