KABUPATEN BLITAR – Infrastruktur masih menjadi salah satu pekerjaan rumah di Bumi Penataran. Konon, ratusan miliar anggaran pendapatan daerah (APBD) bakal dialokasikan untuk kepentingan tersebut tahun ini.
Wakil Bupati Rahmat Santoso berharap dukungan masyarakat dalam proses pemenuhan infrstruktur layak di Kabupaten Blitar. Artinya, ikut melakukan pengawasan agar menghasilkan kualitas maksimal dalam pembangunan. “Tapi ya jangan dibongkar kalau masih dalam proses pengerjaan atau masih masuk dalam tahap pemeliharaan,” ujarnya.
Ini sekaligus menyikapi video yang beredar luas di media sosial mengenai pembongkaran infrastruktur salah satu ruas jalan di Kabupaten Blitar. Dalam video tersebut, ada beberapa warga yang membongkar jalan.
Menurutnya, langkah tersebut tidak bijaksana. Sebab, tidak hanya merugikan masyakat, tetapi juga bisa berbuntut panjang. Itu jika pelaksana kegiatan tidak terima dengan aktivitas pembongkaran tersebut. “Masyarakat rugi karena jalan tidak selesai-selesai. Pelaksana kegiatan juga sama, karena harus mengulang pekerjaan,” katanya.
Wabup mengatakan, tanggung jawab pelaksana kegiatan belum selesai meski pekerjaan rampung dikerjakan. Sebab, masih ada masa pemeliharaan yang notabene menjadi salah satu jaminan untuk kualitas produk dalam pelaksanaan kegiatan. “Kalau sampai terjadi kerusakan selama masa pemeliharaan, rekanan wajib memperbaiki,” terangnya.
Selama ini, infrastruktur di Bumi Penataran memang menjadi sorotan. Terlebih, selama masa pandemic, anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan ini relatif terbatas. Dampaknya, kerusakan infrastruktur kian parah lantaran anggaran pemeliharaan yang terbatas.
Sayangnya, beberapa pekan terakhir melalui media sosial disuguhi pemandangan pelaksanaan pembangunan yang dinilai tidak maksimal. “Secara umum masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan uang negara,” ujar Ketua Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Blitar, Haryono.
Menurutnya, ada beberapa catatan yang perlu perbaikan dalam pembangunan di Kabupaten Blitar. Misalnya, minimnya informasi mengenai pelaksanaan kegiatan fisik.
Idealnya, kata dia, informasi seputar kegiatan pembangunan terpampang jelas dan bisa diakses oleh siapa pun. Hal ini penting untuk optimalisasi hasil pekerjaan pembangunan karena masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan. “Papan informasi kegiatan sering kali tidak disediakan oleh pelaksana. Padahal, itu merupakan komponen wajib dalam pelaksaan pembangunan,” tuturnya.
Haryono beraharap informasi itu tidak hanya sebatas besaran anggaran, jadwal pelaksanaan, serta rekanan pelaksana kegiatan. Semakin detail keterangan atau informasi disajikan, kualitas pembangunan diyakini semakin optimal. “Seharusnya dicantumkan juga komponen-komponen dalam pembangunan, misal bahan dan ukurannya. Ini juga edukasi untuk masyarakat,” tandasnya. (hai/c1)
