KABUPATEN BLITAR – Belanja tidak langsung pemerintah daerah tahun ini naik. Pasalnya, harus mengakomodasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar Kurdiyanto mengatakan, bahwa mulai bulan ini pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk belanja pegawai. Itu karena ada sekitar 2.389 pegawai yang berubah status. “Ya, per Juni ini ada sekitar 1.774 PPPK yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak keuangan,” ujarnya.
Ada sekitar 615 PPPK yang dalam waktu dekat juga akan dilantik dan harus diperlakukan sebagai ASN. Sebenarnya, ratusan pegawai ini sudah lolos seleksi menjadi bagian dari ASN. Namun, karena belum ada pengangkatan, mereka masih belum mendapatkan hak keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Dia mengatakan bahwa kondisi ini juga dialami daerah lain. Sebab, instruksi pusat terkait seleksi PPPK tidak hanya ditindaklanjuti oleh Kabupaten Blitar.
Ditanya terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan khusus untuk belanja pegawai, Kurdi mengaku ada penambahan. Tahun ini setidaknya ada Rp 985 miliar untuk belanja pegawai. Alokasi anggaran itu juga sudah termasuk tunjangan dan gaji pegawai. “Kalau dipersentasekan itu masih sekitar 32 persen dari total anggaran daerah,” jelasnya.
Kurdi menyebut jumlah personel daerah kini lebih dari 9.000 orang. Angka ini juga sudah termasuk PPPK yang tahun ini akan mulai bergabung menjadi ASN. “PNS kita kini ada 7.373 orang, mulai tahun ini juga ada sekitar 2.398 PPPK. Jadi totalnya sekitar 9.762 ASN,” terangnya.
Informasi yang berhasil diterima Koran ini, pemerintah daerah tahun ini sudah mengalokasikan tambahan anggaran untuk mengakomodasi PPPK tersebut. Jumlah anggaran yang disediakan untuk kepentingan belanja tak langsung tersebut sekitar Rp 200 miliar.
Ditanya soal serapan anggaran hingga bulan ini, Kurdi mengaku masih sekitar 29 persen. Menurut dia, capaian ini memang masih kurang. “Itu karena kegiatan fisik itu kan menggunakan termin, jadi meski sudah mulai dikerjakan, belum semua mengajukan pembayaran,” tandasnya. (hai/c1/wen)
