KABUPATEN BLITAR – Salah satu cara untuk menyatukan visi dan persepsi pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menggelar konsultasi publik menyikapi rancangan awal (ranwal) rencana kerja permerintah daerah (RKPD) tahun 2023. Saran dan masukan dari forum ini, bakal menjadi acuan untuk menentukan prioritas dan program strategis pemerintah daerah di 2023 nanti.
Mengawali konsultasi publik ini, Bupati Rini Syarifah menyampaikan terimakasih kepada masyarakat, DPRD, dan para stakeholder terkait yang telah mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan di 2021 lalu. Selain itu, bupati juga meminta dukungan dalam pelaksanaan RKPD 2022 agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan berjalan dengan baik.
Mak rini, sapaannya menegaskan, berkat kerja sama yang baik pada 2021, ada banyak penghargaan dan apresiasi yang diterima pemerintah daerah. Baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim maupun lembaga non-pemerintahan. “Prestasi dan penghargaan ini bukan tujuan utama. Lebih tepatnya sebagai motivasi dan pemacu, serta membiasakan berpikir dan bertindak secara sistematis, efektif, dan efisien agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Bupati menjelaskan, konsultasi publik ini merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Yang mana, Ranwal RKPD harus dibahas bersama para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran untuk penyempurnaan. Disisi lain, adanya konsultasi publik ini memungkinan khalayak luas mengetahui kondisi daerah. “Melalui forum ini kami berharap masyarakat mengetahui, dan ikut memikirkan tentang bagaimana kondisi keuangan daerah, serta program kegiatan yang akan menjadi prioritas daerah di 2023,” ungkapnya.
Ranwal RKPD 2023 ini mengusung tema Pembangunan SDM dan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan. Jika dijabarkan, sedikitnya ada 5 prioritas pembangunan daerah di 2023 nanti. Yakni, peningkatan akses pelayanan dasar, penguatan ketahanan sosial, pengembangan kewirausahaan, dan keberdayaan komunitas-komunitas dalam event ekonomi kreatif, pemantapan tata kelola pemerintahan, penguatan BUMD,dan peningkatan pendapatan daerah, peningkatan penyediaan akses sarana prasarana penunjang perekonomian, dan meningkatkan realisasi investasi pada sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan.
Bupati Rini mengungkapkan, prioritas pembangunan tersebut akan diimplementasikan dalam beberapa program prioritas. Namun begitu, rancangan tersebut masih belum final karena pemerintah daerah juga harus mengakomodasi usulan kecamatan, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, musyawarah rencana pembangunan daerah, dan arahan prioritas dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Bupati juga mengajak para pihak untuk memhami jadwal dalam penyusunan RKPD. Selain itu, juga berharap semua Perangkat Daerah harus mempedomani Visi, Misi dan Panca Bhakti. Yakni untik mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia-baldatun toyyibatun warobbun ghoffur. ”Pilih program atau kegiatan-kegiatan prioritas. Marilah kita bahu membahu, merealisasikan mimpi kita bersama,” harapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar, Jumali mengakui, penyusunan RKPD merupakan salah satu tahapan perencanaan tahunan daerah, dalam menerjemahkan sasaran, prioritas, arah, dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RKPD ini akan menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD.
Adapun tujuan konsultasi publik ini, tidak lain menyampaikan program prioritas pembangunan beserta tema pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2023. Harapannya, bisa menjadi salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2023. “Secara umum, tujuan dari rapat ini adalah penyepakatan program/kegiatan prioritas hasil analisa permasalahan dan isu strategis yang kemudian akan dituangkan ke dalam penandatanganan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan Ranwal RKPD Kabupaten Blitar tahun 2023,” terangnya.
Ranwal RKPD yang telah disempurnakan akan menjadi lampiran Surat Edaran (SE) Bupati Blitar tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. (hai/ady)
