Semakin Dekat dengan Pembaca

Pemkab Blitar Tak Punya Kewenangan Soal Pengawasan PMA

KABUPATEN BLITAR – Masyarakat Bumi Penataran mesti lebih mawas diri. Utamanya terkait iming-iming kerja sama usaha dengan warga negara asing (WNA). Sebab, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan komprehensif aktivitas usaha yang melibatkan penamanan modal asing (PMA) tersebut.

“Kalau PMA, kewenangan pengawasan ada di Badan Koordinasi Penamanam Modal (BKPM),” ujar Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penamaman Modal dan Informasi Penenaman Modal, Dinas Penamanan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar, Abdul Salam.

Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu aktivitas usaha di wilayah Kecamatan Udanawu sempat membuat heboh. Warga resah dengan usaha konveksi yang dijalankan oleh beberapa WNA asal Pakistan. Namun, karena kewenangan pengawasan ada pemerintah pusat, dinasnya tidak berbuat banyak. Begitu juga ketika Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar berencana melakukan pemantauan lapangan bersama-sama. “Kami juga sampaikan hal itu ke imigrasi. Kami tidak bisa melakukan pengawasan ini karena melampaui kewenangan,” katanya.

Namun, sambung dia, kasusnya sedikit berbeda jika Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI mengirimkan surat permintaan untuk melakukan koordinasi dalam pengawasan. Artinya, pemerintah daerah dalam hal ini DPMPTSP bukan sebagai inisiator, melainkan hanya membantu proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga di bawah naungan Kemenkumham. “Hal itu juga dilakukan oleh imigrasi. Sehingga kami ikut saat tim pengawasan orang asing itu melakukan tugas di lapangan,” imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut, Salam mengaku mengetahui beberapa hal seputar kegiatan yang dilakukan oleh WNA asal Pakistan tersebut. Tak terkecuali izin usaha serta modal investasi yang sebelumnya sudah didaftarkan di tingkat pusat atau Kementerian Investasi/BKPM. “Kalau kami lihat, ini bukan kasus investasi bodong, tapi ketidaksesuian data,” terangnya.

Konon, PMA ini tercatat lebih dari Rp 20 miliar di data BPKM. Namun, kondisi lapangan jauh berbeda. Jika diakumulasi, total aset dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha ini hanya berkisar ratusan juga.

Salam mengatakan bahwa dalam dokumen perizinan usaha disebutkan kegiatan perdagangan. Namun, dalam praktiknya, kegiatan usaha tersebut bergerak di bidang konveksi. Artinya, usaha tersebut masuk kategori industri. “Ya tidak bisa, wong izinnya perdagangan, kok praktiknya industri,” tuturnya.

Sayangnya, dalam kasus ini DPMPTSP tidak bisa memberikan teguran atau tindakan lain atas ketidaksesuaian data tersebut. Pemerintah daerah hanya bisa melaporkan temuan tersebut ke pemerintah pusat, dalam hal ini BKPM. “Kami hanya bisa memotret temuan itu dan menyampaikan ke pusat,” terangnya.

Menurut dia, dokumen perizinan yang tercantum dengan fakta lapangan harus sesuai. Sebaliknya, ada beberapa tahapan sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan izin. “Kalau awal biasanya teguran, tapi kalau tidak ditindaklanjuti tentunya ada pencabutan izin,”imbuhnya.

Adapun langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam kasus ini, Salam hanya bisa memberikan imbauan agar masyarakat tidak gampang tergiur dengan kerja sama usaha yang melibatkan WNA. Sebab, tidak menutup kemungkinan hal ini menimbulkan kerugian sepihak di kemudian hari. “Setahu saya, ada empat orang dalam struktur usaha itu. Tiga orang WNA Pakistan dan seorang warga lokal,” tandasnya. (hai/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.