Semakin Dekat dengan Pembaca

Penataan Dapil Trenggalek, Pengamat Politik Suripto: Wakil Rakyat Bukan Wakil Dapil

TRENGGALEK – Tak sedikit kalangan elit politik yang menduduki kursi parlemen menilai jumlah daerah pemilihan (dapil) berimplikasi terhadap keterwakilan hingga pembangunan untuk daerah konstituen.

Namun anggapan itu dinilai kurang tepat oleh pengamat politik. Keterwakilan, pembangunan, dengan jumlah dapil tak relevan ketika terpilih menjadi seorang wakil rakyat.

“Ketika sudah jadi itu kan bukan mewakili orang dari kecamatan mana. Dia itu wakil rakyat, anggota DPR kewajibannya mewakili aspirasi masyarakat,” kata pengamat politik Suripto.

Suripto menekankan, dapil merupakan arena pertarungan untuk memperebutkan kursi (parlemen, Red).

Ketika sudah wakil rakyat, baik wakil rakyat A, B, maka tidak semata-mata menitikberatkan terhadap pembangunan daerah konstituen.

“Wong kebijakan daerah itu runjukannya RPJMD atau RKPD tahunan,” ujarnya.

Pihaknya pun mengembalikan wakil rakyat dengan tugas dan fungsi (tusi)-nya. Tusi DPR meliputi berperan dalam legislasi, kontrol, dan budgeter.

Ketika wakil rakyat sudah menjalankan tusi dengan benar, maka itu adalah esensi dari seorang wakil rakyat. “Wakil rakyat itu bukan wakil dapil,” tegas pria berkacamata tersebut.

Lain itu, menyoroti tentang uji publik terhadap tiga rancangan yang ditawarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek tentang penataan dapil.

Suripto menanggapi, Undang-Undang (UU) 7/2017, PKPU 6/2022 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi, Keputusan KPU RI 488/2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi.

Ketiga aturan itu telah menjelaskan landasan hukum yang jelas terkait penataan dapil dan alokasi kursi.

Di antaranya, penyusunan dapil merujuk data agregat kependudukan per kecamatan yang sudah disahkan 16 bulan sebelum hari H pemungutan suara.

Di Trenggalek, data agregat menyatakan 747.649 jiwa. Sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU 7/2017, ketika jumlah penduduk kabupaten/kota 501-1 juta. Maka anggota parlementaria sejumlah 45 kursi.

“Jadi tidak ada penambahan kursi di DPRD Trenggalek, seperti halnya pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019,” ungkapnya.

Kemudian merujuk pada Pasal 185 UU 7/2017, prisip penyusunan dapil meliputi tujuh prinsip.

Yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proposional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesifitas, serta kesinambungan.

Ketujuh prinsip itu menjadi menguci sebelum melakukan perubahan dapil. Dalam kasus Trenggalek, prinsi ketujuh tentang kesinambungan adalah kunci.

Artinya, rancangan dua (5 dapil), rancangan tiga (6 dapil), tak lagi masuk prinsip kesinambungan.

Karena itu, biarpun masyarakat antusias menyemarakan uji publik terhadap dua rancangan penataan dapil Trenggalek, belum tentu perubahan itu sekonyong-konyong dapat disetujui.

Apalagi, tambah Suripto, reason (alasan) mengubah dapil tanpa hal-hal yang memperkuat, semisal adanya penambahan kursi, atau perubahan komposisi wilayah karena bencana alam, maka hal itu berat dilakukan.

“Berat perubahan dapil di Trenggalek ketika mengacu beberapa teori itu,” ujarnya.

Suripto pun mengapresiasi peran KPU Trenggalek, uji publik merupakan simbol demokrasi dan berjalan demokratis.

Langkah KPU, pada dasarnya adalah mekanisme normal, dalam proses penyusunan dapil memang harus melibatkan masyarakat, publik, dan uji publik.

“Sejak 2004 – 2019 kan ada proses pembahasan, tapi hasilnya tetap. Itu standar normal secara normatif yang harus dilakukan oleh KPU,” pungkasnya. (tra/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.