Semakin Dekat dengan Pembaca

Pendaftaran PKD Dibuka Hari Ini, Bawaslu Kabupaten Blitar Butuh 248 Penggawa Demokrasi di Tingkat Desa

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar mengundang masyarakat untuk ambil bagian dalam pengawasan Pemilu serentak 2024. Yakni, sebagai panitia pengawas pemilu (panwaslu) kelurahan/desa atau PKD. Dibutuhkan 248 PKD untuk turut mewujudkan pesta demokrasi berkualitas di Bumi Penataran.

Masa pendaftaran dan penerimaan berkas calon panwaslu kelurahan/desa (PKD) ini dibuka selama enam hari. Terhitung sejak Jumat besok (14/1) hingga Kamis (19/1) pekan depan. Berkas pendaftaran bisa diunduh melalui web resmi Bawaslu Kabupaten Blitar https://blitar.bawaslu.go.id atau bisa juga diakses di kantor panwaslu kecamatan (panwascam) se-Kabupaten Blitar.

Ada beberapa persyaratan umum untuk menjadi anggota PKD. Di antaranya, warga negara Indonesia (WNI), berpendidikan setidaknya hingga tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, dan berusia minimal 21 tahun. Selain itu, ada beberapa persyaratan lain seperti tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam lima tahun terakhir. Serta tidak pernah menjalani pidana penjara berdasar keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin mengatakan, dibutuhkan satu personel PKD di setiap desa dan kelurahan. Personel panwaslu di tingkat desa ini memiliki tugas, di antaranya melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayahnya masing-masing. “Tahapan penyelenggaraan ini dimulai dari proses pendataan pemilih, kampanye, distribusi logistik, hingga melakukan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) jika sampai terjadi,” ujarnya.

Selain itu, PKD juga memiliki tugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayahnya, serta mengawasi netralitas para pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.

Masa tugas PKD ini cukup lama, jelas Hakam, yakni terhitung sejak pelantikan yang rencananya digelar bulan depan (5-6 Februari 2023), hingga berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. “Honorarium PKD sebesar Rp 1,2 juta per bulan,” terangnya.

Pihaknya berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Utamanya demi mendukung dan mewujudkan pemilu yang berkualitas di Kabupaten Blitar. “PKD dapat mengawasi secara langsung proses penyelenggaran pemilu di wilayahnya. Pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisasi pelanggaran dan meningkatkan kualitas demokrasi. Baik dari sisi pemilih dan peserta, maupun proses penyelenggaraan pemilu,” tandasnya. (hai/dha/c1/ady)

Leave A Reply

Your email address will not be published.