KOTA, Radar Trenggalek – Alibi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang gagal mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) bikin kalangan wakil rakyat gedeg-gedeg.
Mereka tidak sepakat jika harus mengkambinghitamkan bencana. Malah pejabat definitif lebih dibutuhkan saat kondisi seperti ini.
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Alwi Burhanuddin menilai, sosok jabatan definitif itu justru lebih penting ketika Kota Alen-Alen diterpa banyak bencana.
“Kurang setuju (alasan BKD, Red), Justru butuh panglima perang (JPT, Red),” katanya kemarin (15/11).
Alwi mengaku, komisi I sudah mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) BKD Trenggalek terkait pengisian 10 JPT yang masih kosong.
Pihaknya sempat kecewa saat mengetahui kalau pengisian JPT itu tidak bisa dilakukan pada tahun ini.
“Ternyata kita sudah kasih anggaran, mereka bilang sulit realisasi pada 2022. Padahal itu kan sudah ditunggu oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut politikus PKS itu, jabatan definitif tak bisa dibandingkan dengan jabatan pelaksana teknis (plt).
Kedua jabatan itu sangat beda, utamanya dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Alwi menjelaskan, pengisian JPT harus melalui skema lelang jabatan. Skema itu berkaitan untuk mencari kandidat ASN yang kompeten dalam menahkodai OPD.
Akan menjadi berbeda ketika itu plt, mereka yang menjabat plt karena ditunjuk oleh Bupati Trenggalek.
Dengan perbedaan model tersebut, jabatan plt belum bisa dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang kompeten dalam menjalankan tugasnya.
“Kita harus menempatkan orang-orang yang tepat, supaya bisa memimpin, dan cak-cek,” ungkapnya.
Dengan kegagalan Pemkab Trenggalek melaksanakan pengisian JPT pada 2022, Alwi mengaku, potensi terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada akhir tahun menjadi membengkak.
Alasannya, legislatif sudah menyepakati anggaran untuk merealisasikan pengisian JPT, bersamaan dengan anggaran lelang jabatan untuk sekretaris daerah (Sekda) Trenggalek beberapa waktu lalu.
“Kita anggarkan Rp 1,1 miliar untuk jabatan Sekda sama eselon II,” tegasnya.
Diberitakan lalu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek Eko Juniati mengatakan, pengisian JPT-JPT yang kosong itu mulanya ditargetkan akhir 2022 sudah terisi.
Namun, hal itu ternyata tidak memungkinkan. “Trenggalek sedang tidak baik-baik saja, lagi banyak bencana,” ungkapnya.(tra/rka)
