Semakin Dekat dengan Pembaca

Penjualan Lahan Tanggung Jawab Ketua Kelompok

 

KABUPATEN BLITAR – Adanya perjanjian pengikat jual beli (PPJB) lahan bekas perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, diakui oleh kuasa hukum penggarap lahan, Pujihandi. Namun, penerima manfaat perjanjian tersebut adalah ketua kelompok petani, bukan kliennya.

“Itu tanggung jawab Sugito, ketua kelompok. Karena dia yang jual, silakan tanya dia saja,” ujar Pujihandi kepada Koran ini.

Kendati begitu, pihaknya tidak memungkiri ada beberapa penggarap lahan yang kini memberikan kuasa padanya dan masuk dalam perjanjian jual beli tersebut. Menurutnya, para kliennya tersebut tidak ikut dalam pembahasan mengenai jual beli tanah ini. “Memang ada beberapa orang yang tanda tangan, seperti Pak Sahum, Pak Pur, itu kan gak tahu apa-apa to,” katanya.

Informasi yang dia terima dari pihak kuasa hukum sebelumnya, uang hasil penjualan lahan tersebut untuk tambahan biaya penyertifikatan tanah. Di sisi lain, pihak pembeli juga sudah menikmati hasil atas perjanjian jual beli tersebut. “Jadi (pembeli, Red) sudah ngerjakan lama juga. Dan kalau tidak salah, lahan garapan yang digarap (oleh pembeli, Red) itu di luar yang hari ini diredistribusikan,” jelas dia.

Menuru Pujihandi, ada beberapa fenomena lain yang jauh lebih menarik. Misalnya tentang sertifikat redistribusi tanah.

Dia mengungkapkan, para kliennya tidak mengajukan atau mendaftar sebagai penerima redistribusi tanah. Namun, faktanya, sebagian penggarap lahan mengetahui ada sertifikat yang diterbitkan atas nama mereka. Hal ini dikuatkan dengan surat undangan pengambilan sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitar. “Wong mereka tidak mengajukan permohonan, bagaimana bisa sertifikat muncul, kan aneh,” tanya dia.

Selain itu, peruahaan yang sebelumnya memegang hak guna usaha (HGU) perkebunan kini kembali masuk. Bahkan, ada beberapa warga penggarap lahan yang dirugikan karena tanaman mereka rusak. Padahal, menurut dia, pihak perusahaan ini tidak memiliki dasar untuk kembali masuk atau mengelola perkebunan tersebut. “Gini lo, apakah mereka sudah punya izin? Kalau belum, kenapa membabati tanaman warga,” keluhnya.

Sebaliknya, bagi Pujihandi, warga memiliki hak untuk mengolah atau menggarap lahan. Dasarnya adalah putusan pengadilan.

Dia menjelaskan, saat ini ada regulasi baru dalam pengelolaan hak atas tanah. Yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Jika mengacu pada peraturan tersebut ada beberapa kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan. “Menurut saya, perusahaan sudah menelantarkan tanah. Selain itu juga tidak menanam kopi sesuai dengan izinnya,” ungkap dia.

Pria berkopiah ini mengakui, perusahan tersebut mendapatkan prioritas dalam pengajuan pengelolaan lahan berikutnya. Namun, di balik itu juga ada beberapa ketentuan yang harus dilalui. Misalnya, mengurus izin perpanjangan minimal dua tahun sebelum masa berakhir hak kelolanya. Faktanya, hingga kini belum ada izin, padahal HGU sudah berakhir sejak 2015 lalu.

Sementara itu, kuasa hukum PT Veteran Sri Dewi, Joko Trisno Mudiyanto pernah mengatakan, pihak perkebunan selama ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggarap. Namun, menurutnya, saat ini sudah waktunya bagi perusahaan untuk kembali menggunakan hak atas lahan perkebunan ini. “Selama ini kami bersabar. Klien kami setiap tahun rutin bayar pajak, padahal tidak menggarap lahan karena digunakan warga,”katanya.

Terkait perpanjangan izin, Joko mengaku ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, melepas sebagian lahan yang dulu dikelola oleh perkebunan. “Kalau menurut aturannya kan hanya sekitar 20 persen dari luas lahan. Nah, sekarang yang dilepaskan atau diredistribusi itu jumlahnya lebih dari separo,” jelas dia. (hai/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.