Semakin Dekat dengan Pembaca

Penyaluran DD Tulungagung Terbaik Kedua Se-Jawa Timur

SURABAYA – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung dalam penyaluran dana desa (DD) tahun 2022 menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Timur (Jatim). Dengan cepatnya realisasi dan tersebut, maka akan semakin cepat pula pelaksanaan program-program pembangunan di desa.

Atas kinerja tersebut, Pemerintah Pusat melalui Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jatim memberikan penghargaan Peringkat II Kategori Pemerintah Daerah dengan Kinerja Terbaik Penyaluran Dana Desa tahun 2022 kepada Pemkab Tulungagung.

Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan diterima Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wobowo, saat kegiatan bertajuk Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Jatim Tahun 2023, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, kemarin (15/12).

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Rahardian Wijayanti menjelaskan, penghargaan yang diraih berkat usaha yang dilakukan sebelumnya dalam penyaluran DD secara cepat pada tahun 2022 ini. Pada penerapannya di lapangan, selain terbaik dalam kinerja juga terbaik sesuai aturan sehingga apresiasi tersebut bisa didapatkan.

“Pemkab Tulungagung bisa dengan cepat memenuhi persyaratan yang ada. Contohnya, data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang harus di-upload melalui aplikasi Kemenkeu,” terang Yanti, sapaan akrab Rahardian Wijayanti.

Memang terdapat beberapa kendala saat penyaluran DD, seperti tidak bisa terselesaikannya APBDes secara bersamaan sehingga harus upload bertahap. Keberhasilan tersebut juga atas peran proaktif dari keseluruhan pemerintah desa (pemdes) di Tulungagung dalam proses penyaluran.

Di samping itu, penyediaan data APBDes dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau pelaporan dari APBDes itu penting. “Hasil koordinasi kami dengan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa  (DPMD) Tulungagung, untuk kendala antara lain adalah tidak bisa terselesaikannya APBDes secara bersamaan. Jadi, upload APBDes secara bertahap,” tuturnya.

“Pihak-pihak yang berperan untuk mendapatkan penghargaan ini tentu saja Pemkab Tulungagung khususnya DPMD, pemerintah desa, BPKAD, dan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, salah satu manfaat dengan cepatnya realisasi DD di Tulungagung, maka akan semakin cepat realisasi program-program pembangunan desa di seluruh Tulungagung. Muaranya pasti akan memberi manfaat yang besar bagi warga desa dan sekitarnya. “Harapannya penghargaan ini akan diikuti dengan peningkatan kinerja pemdes, dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (nul/c1/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.