TULUNGAGUNG- Percepatan perbaikan infrastruktur di Tulungagung masih menjadi perhatian khusus. Utamanya, DPRD Tulungagung menyarankan pada tahun 2023 mendatang pihak eksekutif lebih fokus terhadap hal tersebut karena dianggap sebagai salah satu prioritas.
Diketahui, berdasarkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Tulungagung, yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), terungkap porsi keuangan daerah. Dalam komposisi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yakni pendapatan Rp 2,5 miliar (M), belanja Rp 2,7 M, surplus atau defisit sebesar Rp 160 M, penerimaan pembiayaan Rp 180 M, pengeluaran pembiayaan Rp 20 M, serta jumlah pembiayaan neto Rp 160 M.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan, pihaknya dan seluruh fraksi secara umum menyetujui dan menerima raperda tersebut untuk kemudian dijadikan Perda Kabupaten Tulungagung. Penetapan Raperda APBD 2023 itu sebelumnya sudah melalui pembahasan Tim Banggar DPRD dan TAPD. Raperda itu nantinya akan segera dikirim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, guna dilakukan koreksi dan nantinya bisa disahkan menjadi Perda Kabupaten Tulungagung.
Meski demikian, lanjut dia, tentu DPRD Tulungagung menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung melakukan skala prioritas terhadap program yang akan dijalankan pada tahun depan. Seperti halnya, pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya didahulukan dan bahkan dipercepat. Alasan kuatnya yakni rusaknya infrastruktur jalan setelah dilanda bencana beberapa waktu lalu, yang tentunya berpengaruh dan menghambat laju perekonomian masyarakat Tulungagung. “Infrastruktur yang rusak karena kebencanaan menjadi penting dan prioritas, serta menyangkut keselamatan jiwa,” ujar Marsono setelah memimpin Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Propemperda Tahun 2023 dan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Tulungagung, Sabtu (19/11) kemarin.
Dia melanjutkan, DPRD Tulungagung akan terus memberikan gagasan, ide, dan semangat kepada Pemkab Tulungagung sesuai dengan tupoksi yang melekat. Tentu yang diharapkan agar harmonisasi antara kedua lembaga tersebut tetap terjalin agar kemajuan Kabupaten Tulungagung bisa tercapai. “Terpenting, apa yang menjadi skala prioritas harus dijalankan terlebih dahulu di tahun 2023 mendatang,” tutupnya.
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menambahkan, terkait saran dari pihak legislatif terkait perbaikan infrastruktur, juga mengacu pada surat keputusan yang telah dikeluarkan Gubernur Jatim. Bahwa Tulungagung sebagai daerah rawan bencana yang telah disusul dengan pengajuan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Ketika usulan tersebut membuahkan hasil, maka infrastruktur yang mengalami kerusakan sesegera mungkin akan dilakukan perbaikan.
“Yang kita usulkan utamanya pada wilayah yang benar-benar sudah rusak terkena bencana alam kemarin. Baik karena banjir, tanah longsor, dan sebagainya,” jelasnya.
Sekiranya terdapat 20-an titik diusulkan untuk dilakukan perbaikan, mulai jalan provinsi, jalan kabupaten, sampai jalan desa yang ada di kabupaten. Titik perhatian juga infrastruktur yang ada di daerah pegunungan seperti Sendang, Pagerwojo, Tanggunggunung, hingga Besuki. “Di sana memang terjadi perputaran ekonomi yang massif, seperti sektor wisata hingga jalur produksi susu di Sendang dan Pagerwojo,” pungkasnya. (mg1/c1/din)
