Semakin Dekat dengan Pembaca

Perencanaan Penerapan Pajak Lingkungan Guna Perlindungan Lingkungan Hidup

 

AKHIR – akhir ini isu terkait dengan lingkungan banyak dibicarakan dari berbagai forum, baik forum tingkat nasional maupun internasional. Hal ini sangatlah penting untuk diperhatikan karena isu lungkungan tidak terlepas dari keinginan berbagai pihak untuk menyelamatkan bumi dari perusakan dan pencemaran yang selama ini terjadi. Dengan danya isu ini timbulah berbagai program aktivitas yang terkait dengan pelestarian lingkungan seperti pencanangan program penanaman 1.000.000 pohon yang telah dilakukan di Indonesia, bakti sosial pembersihan sampah dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut bertujuan– untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan.

Setiap individu berhak atas lingkungan yang berkualitas karena mempunyai hak moral atas segala sesuatu yang perlu untuk hidup dengan pantas dan layak sebagai manusia, maksudnya yang memungkinkan dia memenuhi kesangupannya sebagai mahluk yang rasional dan bebas. Maka dari itu adanya aktivitas atau program untuk pelestarian selain untuk kesadaran masyarakat atas pentingnya pengelolaan lingkungan juga untuk masyarakat nyaman untuk tinggal dilingkungan tersebut. Dan ada teori yang terkait dengan melestarikan lingkungan hidup yaitu teori utilitarisme yang mana pada teori ini memberikan jalan keluar dengan adanya masalah atas hak lingkungan hidup.

Tetapi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pelesatrian lingkungan belum sepenuhnya mampu meredam laju perusakan dan pencemaran baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat maupun badan usaha. Hal ini ditunjukan dengan adanya banyak berita diberbagai media yang membahas terkait dengan perusak dan pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya isu-isu tersebut pemerintah mencari jalan keluar dengan yang dapat menekan laju perusakan dan pencemaran lingkungan, yaitu berkaitan dengan adanya penerapan pajak lingkungan.

Dengan adanya rencana penerapan pajak lingkungan di Indonesia sendiri tidak bertentangan dengan pasal 10 E UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup selain itu dalam UU No.4 Tahun 1982 tentang lingkungan hidup. Dengan adanya pajak salah satu tindakan yang dapat mengendalikan perusakan dan pencemaran lingkungan. Kewenangan pemungutan pajak lingkungan di Indonesia tersirat dalam pasal 10 UU No. 23 Tahun 1997, UU No.32 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 1997 dan akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pajak lingkungan harus diatur dalam suatu peraturan daerah sebagai suatu sarana yang melegalkan perbuatan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya tersebut.

Ada dua fungsi utama pajak yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend, hal ini yang menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat terutama pengusaha dengan adanya rencana penerapan pajak lingkungan yang akan diterapkan di Indonesia dan konsep pajak lingkungan merupakan pilihan yang tepat untuk mengendalikan lingkungan hidup.

Leave A Reply

Your email address will not be published.