Semakin Dekat dengan Pembaca

Perkembangan Jalan Tol Kediri-Tulungagung Bertahap, Penlok Selesai Januari

Tulungagung – Perkembangan pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung masih terus berlanjut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menargetkan penetapan lokasi (penlok) selesai pada Januari. Nantinya dalam setahun ke depan dilakukan proses pembebasan lahan. Banyak warga yang setuju, meskipun belum ada harga.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Pemprov Jatim telah beberapa kali turun untuk mengurusi proses pembangunan tol ini. Sebelum penlok nanti, pemrov telah melakukan identifikasi identitas pemilik lahan, lalu sosialisasi, setelah itu proses identifikasi lahan lebih lanjut.

“Kami sudah berkali-kali turun. Setelah sosialisasi, kami identifikasi tanah dari pemilik. Bahkan, kami hampir tiap minggu mengeluarkan penlok di beberapa titik di Kediri,” terangnya usai acara penyerahan instalasi rumah sambungan rumah (IRSR), di Desa Tugu, Kecamatan Sendang, kemarin (29/12).

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim, Jempin Marbun menyatakan bahwa terkait penlok tol Kediri-Tulungagung ada sekitar 6.000 kepala keluarga (KK) yang terdampak. Dari jumlah itu, 2.000 KK terdampak berasal dari Kabupaten Tulungagung, yang kini berharap cemas terhadap lahannya.

Pemprov telah melakukan sosialisasi ke masyarakat di tiga daerah itu. Sosialisasi dilakukan dalam enam tahap. Setelah itu, dilakukan pendataan dan uji publik pada ketiga daerah yang terdampak tol tersebut.

Dia menerangkan, sekarang semua sudah selesai uji publik dan berita acaranya telah ditandatangani. Kini sudah masuk ke pemprov dan telah dikirimkan ke biro hukum. Lalu, pemerintah akan memberikan ganti rugi yang sesuai. Namun, harga itu ditentukan oleh tim appraisal.

“Penlok dulu baru ganti rugi. Setelah penlok dikeluarkan nanti, ada satgas untuk mengukur dan melakukan pendataan kepada pemilik dan diukur lagi. Setelah itu, nanti dinilai oleh tim appraisal baik tanah, bangunan, dan pohon yang ada,” terangnya.

Saat dinilai oleh tim appraisal, mereka melihat harga pasar. Masyarakat biasanya menerima harga yang ditawarkan. Tim appraisal telah memiliki tolok ukur tersendiri dari letak, nilai apa yang ada di atas tanahnya, dan setelah ketemu angka ada ketetapan dari appraisal.

Tawaran harga dari tim appraisal itu sudah termasuk ganti rugi pemprov. Namun untuk sementara ini, masyarakat setuju, meskipun belum tahu harga ganti rugi yang diberikan pemerintah.

”Masih ada ruang untuk diskusi saat penentuan harga warga yang terdampak belum sesuai. Target kami awal 2024 sudah selesai pembebasan lahan. Setelah itu langsung dilakukan pembangunan jalan tol,” tandasnya.

Di sisi lain, salah satu warga Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Ali mengatakan bahwa ada dua petak lahan sawahnya yang terdampak proyek jalan tol. Namun, hingga kini belum jelas berapa ganti rugi yang akan diterimanya. Hingga kini, dia masih merasa khawatir terhadap lahan yang dimilikinya.

“Sebenarnya, saya telah mengikuti sosialisasi beberapa kali. Tapi, saya masih kepikira ganti rugi nanti, apakah sesuai atau tidak. Syukur nantinya bila pihak pemerintah bisa diajak negosiasi harga,” pungkasnya.(jar/c1/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.