Semakin Dekat dengan Pembaca

Perspektif Wakil Rakyat Soroti Tuntutan Para Kades, Masa Jabatan Sembilan Tahun Lebih Efektif

Trenggalek – Masa jabatan kepala desa selama 9 tahun dan maksimal dua kali periode. Hal ini yang disuarakan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Trenggalek saat menggelar aksi damai di Jakarta. Karena itu perlu ada revisi UU 6/2014 tentang desa. Di dalam UU itu, pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa masa jabatan kades 6 tahun dengan kesempatan terpilih hingga tiga kali periode.

Ketua AKD Trenggalek Puryono mengatakan, para kades Trenggalek yang tergabung dalam AKD menuntut perevisian UU 6/2014 tentang Desa. Di dalam UU itu, pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa masa jabatan kades 6 tahun dengan kesempatan terpilih hingga tiga kali periode.

Menurut Puryono, AKD Trenggalek sepakat untuk merevisi pasal itu menjadi 9 tahun dengan kesempatan terpilih maksimal dua kali periode. “Ini menyangkut kesinambungan visi-misi,” tegasnya.

Dari pengalaman menjabat kades, masa jabatan selama 6 tahun itu terlalu pendek. Ibaratnya, belum selesai memenuhi semua janji-janji politik, tapi sudah memasuki masa pemilihan kades lagi. Karena itu, kata Puryono, masa jabatan selama 9 tahun itu akan memberikan kesempatan bagi kades untuk memenuhi janji-janji politik kepada warganya.

Sewaktu unjuk rasa di Jakarta, AKD Trenggalek meminta revisi UU desa itu bisa dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar TA 2023 bisa dibahas. “Karena belum masuk Prolegnas, maka kami mendesak dengan menyampaikan aspirasi. Kami tahu yang memiliki kewenangan mengubah UU itu adalah DPR-RI,” ujar Puryono.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Alwi Burhanuddin menanggapi, apa yang menjadi aspirasi AKD Trenggalek itu cukup masuk akal, karena dengan 9 tahun masa jabatan, para kades memiliki waktu lebih lama untuk merealisasikan visi misi. “Bakal lebih efektif, kami mendukungnya,” unkgapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Trenggalek Joko Susanto mengatakan, para kades telah berizin sebelum unjuk rasa ke Jakarta. Selain itu, pelayanan masyarakat masih tetap berjalan seperti biasanya. “Untuk pelayanan masih bisa berjalan, para kades juga sudah berizin sebelumnya,” tegasnya. (tra/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.