Semakin Dekat dengan Pembaca

PLTB Tak Senggol Kawasan Hutan

KOTA BLITAR – Kesatuan Pemangkuan hutan (KPH) Blitar membenarkan sempat ada rencana pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan penanaman modal asing (PMA) dari Tiongkok. Namun, kegiatan pemanfaatan hutan oleh asing itu tidak ditindaklanjuti karena ada beberapa beberapa persyaratan yang mesti disiapkan.

“Bukan ribet, tapi memang sedikit panjang prosesnya kalau ingin memanfaatkan atau menggunakan kawasan hutan,” ujar Wakil Administratur KPH Blitar, Agus Suryawan, kemarin (19/1).

Wawan -sapaan akrabnya- mengatakan tidak sulit untuk menggunakan atau memanfaatkan lahan di kawasan hutan. Hanya, ada rangkaian prosedur yang kudu dilengkapi. “Sekarang izin pemanfaatan kawasan hutan itu yang mengeluarkan pusat. Kami di jajaran bawah hanya memberikan pertimbangan teknis mengenai kondisi wilayah kepada pemerintah pusat,” katanya.

Menurutnya, kini tidak ada kewajiban lahan pengganti untuk memanfaatkan kawasan hutan. Setidaknya, pemohon diminta melakukan pemulihan lingkungan atau melakukan reboisasi di wilayah tertentu untuk optimalisasi fungsi hutan. “Adanya undang-undang omnibus law itu sangat memudahkan investasi dan pemanfaatan kawasan hutan,” ucapnya.

Namun -sambungnya cepat- untuk kondisi tertentu, hal itu tidak menjadi pilihan yang menarik. Kemungkinan hal itu pula yang melatarbelakangi kegiatan PMA ini bergeser atau tidak lagi berencana memanfaatkan kawasan hutan. “Analoginya, sewa aset milik swasta dan milik negera itu pasti lebih cepat kalau pakai milik swasta. Selama modalnya ada pasti bisa dilakukan dengan cepat, beda kalu aset negara, karena birokrasi dan butuh proses,” terang Wawan.

Dia mengaku, perwakilan dari KPH Blitar ikut beberapa kali pembahasan. Namun, setelah tidak ada lagi rencana pemanfaatan atau bersinggungan dengan kawasan hutan, KPH Blitar secara otomatis tidak lagi dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Kabid Pengendalian, Pelaksanaan, Penanaman modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar, Abdul Salam mengatakan, beberapa waktu lalu ada kegiatan studi lapangan. Itu terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) yang bersumber dari modal asing. Tak tanggung-tanggung, nilai investasi yang bakal dikucurkan dari Tiongkok ini mencapai Rp 16 triliun.

Kincir anging untuk PLTB ini rencananya dibangun di beberapa titik pesisir selatan Jawa. Salah satunya di Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. “Setahu kami tidak hanya di Blitar, kegiatan investasi ini juga bakal dilakukan di Tulungagung dan Trenggalek,” kata Salam. (hai/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.