Semakin Dekat dengan Pembaca

PPJB Warnai Kasus Perkebunan Karangnongko, Rp 400 Juta untuk 1 Hektare Lahan

KOTA BLITAR – Belum tuntas kasus dugaan pemberitaan bohong, Gendro Wulandari dan belasan penggarap lahan bekas perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, dibayangi kasus baru. Yakni, soal perjanjian pengikat jual beli tanah (PPJB) dengan objek lahan bekas perkebunan tersebut.

Informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa akad atau perjanjian tersebut dilakukan tahun 2016 silam. Dalam perjanjian ini, pihak pertama atau belasan penggarap lahan berjanji akan memberikan atau menjual sekitar 10.000 meter persegi lahan perkebunan tersebut. Kompensasinya, mereka menerima sekitar Rp 400 juta atas penjualan 1 hektare lahan itu dari pihak kedua.

Dalam perjanjian tersebut juga dituliskan, para penggarap lahan akan menerima uang muka sebesar Rp 200 juta. Sisa pembayaran berikutnya akan dilakukan setelah sertifikat sudah diterbitkan. Namun, penerima uang muka dalam perjanjian pengikat jual beli lahan ini bukan penggarap, melainkan orang lain dan kini sedang menjalani sanksi pidana penjara. “Saya sudah memberikan somasi kepada yang bersangkutan (penerima uang PPJB, Red) agar segera mengembalikan uang tersebut,” ujar kuasa hukum pihak kedua dalam PPJB, Joko Trisno Mudiyanto.

Joko enggan menyebut biodata kliennya. Namun, dia memastikan dokumen PPJB tersebut asli. Bahkan, dia juga mengantongi bukti pembayaran senilai Rp 150 juta, terdiri dari kwitansi yang dilakukan pada 2017 dan 2018. “Sampai hari ini kami masih dipercaya oleh klien dan belum ada pencabutan kuasa,” ujarnya sembari menunjukan foto kwitansi, kemarin (30/12).

Sayangnya, dalam dokumen PPJB maupun kwitansi pembayaran tersebut, kolom nama pihak kedua disembunyikan. Hanya belasan penggarap lahan bekas perekebunan Karangnongko yang tertulis dengan detail. Di antaranya, Gendro Wulandari yang belum lama ini bertemu bupati dan tersandung dugaan pemberitaan bohong.

Kepada koran ini, Gendro Wulandari mengaku mengetahui PPJB tersebut dari awak media. Dia juga kaget ketika membaca belasan petani penggarap lainnya masuk dalam dokumen perjanjian ini. “Di sana (file dokumen PPJB, Red) ada nama saya, tapi tidak ada tanda tangan saya. Makanya, saya tidak tahu, saya juga kaget kok tiba-tiba ada yang seperti itu,”ujarnya.

Menurutnya, para penggarap lahan perkebunan sudah sangat sering bersinggungan dengan hukum. Untuk itu, pihaknya tidak kaget saat mucul dokumen-dokumen yang bakal merintangi perjuangan menuntut hak atas lahan garapan perkebunan tersebut. “Selama saya benar, saya tidak akan mundur,”tegasnya. (hai/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.