Semakin Dekat dengan Pembaca

PPK Tulungagung dari Banyak Backgrond Mulai PNS sampai Perangkat Desa

Tulungagung- Dari total 95 panitia pemilihan kecamatan (PPK), terselip satu di antaranya memiliki background pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Keduanya sama-sama pekerjaan penuh waktu sehingga konsekuensinya harus ada satu yang dilepas.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung Susanah menyebut, keseluruhan anggota PPK di Tulungagung memiliki banyak background pekerjaan. Tidak hanya PNS, ada dari kalangan guru honorer sampai perangkat desa.

Dia memastikan bahwa menjadi penyelenggara pemilu memang tidak ada batasan. Itu selama sesuai dengan persyaratan yang telah dikeluarkan.
Apabila pekerjaan PNS itu dibenarkan, asalkan mengantongi izin dari atasan masing-masing. Seperti diketahui, PNS maupun PPK merupakan dua jenis pekerjaan penuh waktu. Mengenai cuti atau tidaknya, KPU tidak mengatur sampai di situ. Karena pada prinsipnya, jadi seorang penyelenggara artinya siap bekerja penuh waktu.

“Nanti kalau ada masalah di kegiatan penyelenggaraannya, tentu kami yang akan menuntut masalah itu. Kalau mengenai tanggung jawab mereka di pekerjaan lain selain penyelenggara pemilu, itu merupakan urusan mereka,” jelasnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tulungagung Fayakun mengaku belum mendengar tentang adanya anggota PPK Tulungagung yang berasal dari kalangan PNS. Namun, sesuai aturan, hal tersebut memang diperbolehkan selama mendapatkan izin dari atasan PNS tersebut.

Semestinya harus ada pekerjaan yang direlakan untuk tidak diterima gajinya. Artinya, selama ada PNS yang juga menjabat PPK, gaji dari pekerjaannya sebagai PNS tidak diterimakan selama menjabat sebagai anggota PPK. Sifatnya tidak diberhentikan. Namun, nanti setelah masa jabatan sebagai anggota PPK rampung, maka bisa kembali melakoni pekerjaan yang sebelumnya. Kontrak kerja PPK dimulai pada Januari 2023 ini sampai April 2024, atau diakumulasi sekitar 14 bulan. “Sementara harus menerima satu gaji,” tegasnya.

Karena sebagai penyelenggara pemilu, seorang PPK diharuskan untuk bekerja penuh waktu. Itu dilakukan demi kelancaran setiap tahapan pada Pemilu 2024 mendatang di Tulungagung. (nul/c1/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.