Semakin Dekat dengan Pembaca

PPTPPA Kabupaten Blitar Perketat Pemberian Dispensasi Nikah

KOTA BLITAR – Dispensasi nikah jadi akses calon pasangan di bawah 19 tahun untuk melenggang ke pelaminan. Fenomena ini tak ubahnya terjadi di Bumi Penataran. Tingginya angka pernikahan anak membuat pemkab membatasi pemberian rekomendasi dispensasi nikah.

Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTPPA) Kabupaten Blitar Lyes Setyaningrum menyebut, pembatasan itu akan dilakukan sesuai hasil observasi kepada anak dan keluarganya. Apabila dinilai belum sanggup membina rumah tangga, maka pihaknya tidak akan memberikan rekomendasi.

“Karena usia anak, seharusnya pendalaman belajar bisa lebih baik. Peran orang tua sebagai sosok terdekat juga diperlukan agar anak tidak salah pergaulan,” ujarnya kemarin (10/1).

Untuk diketahui, jumlah pemohon rekomendasi dispensasi nikah meningkat drastic di tahun lalu. Yakni, sebanyak 166 anak. Padahal, di 2021 lalu hanya 20 yang mengajukan.

Menurutnya, kenaikan ini merupakam dampak puncak wabah Covid-19 sehingga anak belajar di rumah dalam waktu lama. Selama anak belajar online di rumah, Lyes menilai, tak jarang mereka merasa jenuh. Ponsel pun jadi pelarian untuk mencari hiburan hingga menjalin hubungan berpacaran dan diduga menjadi pemicu kasus hamil duluan.

“Biasanya di sekolah padat aktivitas. Nah, mungkin karena daring, jadi longgar main hp dan terpengaruh yang tidak-tidak,” jelasnya.

Berkaca dari tahun lalu, pihaknya mulai mengetatkan pemberian rekomendasi dispensasi nikah. Nyaris tak ada yang berbeda dari pengajuan sebelumnya. Namun, peran psikolog dan P2TP2A akan dimasifkan selama proses observasi.

Perempuan berkacamata ini menyebut ada risiko yang bisa muncul saat generasi muda usia dini terburu-buru menikah. Itu menyangkut faktor kesehatan ibu dan bayi, ekonomi, serta memicu perceraian. Bahkan, pascacerai, kondisi psikis bisa terdampak alias tidak stabil.

“Yang memang sudah hamil duluan, kami tidak punya pilihan. Tapi untuk yang ekonomi belum mapan, pola pikir tidak siap, dan masih sangat belia, kami akan selektif,” sambungnya.

Dikonfirmasi terpisah, juru bicara (Jubir) Pengadilan Agama (PA) Blitar Kelas 1A Edi Marsis mengaku, tahun lalu pihaknya menerima ratusan perkara dispensasi nikah. Salah satu faktornya yakni banyak pihak perempuan yang hamil duluan. Karena itu, PA mengabulkan permohonan tersebut demi masa depan calon bayi.

Edi membenarkan, pasangan usia dini yang ingin menikah harus meminta rekomendasi dari dinas terkait. Hasil asesmen tersebut lalu dilayangkan ke PA. Namun, itu tak jadi bahan penilaian secara mutlak. Sebab, hakim memiliki pertimbangan apakah perkara ditolak atau dikabulkan.

“Pertimbangannya jelas bayi yang ada dalam kandungan. Kebanyakan yang minta dispensasi nikah, pihak perempuan hamil lebih dulu,” bebernya.

Menilik data dispensasi nikah di Blitar Raya, tahun lalu PA menerima total 489 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 474 perkara dikabulkan, sedangkan sisanya dicabut dan tidak diterima. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan data 2021 lalu yang mencapai 578 perkara. Kala itu, PA menyetujui 574 pasangan menikah.

Sementara itu, grafik kasus perceraian di bawah umur lebih rendah. Pada 2020 lalu sebanyak 31 pasangan bercerai, sedangkan pada 2021 ada 17 pasangan. Kemudian, tahun lalu meningkat menjadi 37 pasangan yang berpisah. Kasus perceraian ini paling banyak diajukan pihak istri melalui cerai gugat.

“Itu disebabkan karena ekonomi yang tidak baik. Akhirnya, salah satu pihak memilih mengakhiri rumah tangga,” tandasnya. (luk/c1/hai)

Leave A Reply

Your email address will not be published.