Semakin Dekat dengan Pembaca

Pye to Iki, Penanganan Kasus Korupsi Macet

KOTA BLITAR – Jelang tutup tahun, ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa. Aksi ini sebagai refleksi terhadap penanganan kasus diugaan korupsi di Kabupaten Blitar.

Ada dua lokasi yang menjadi sasaran aksi kemarin (20/12). Yakni, Kantor Polres Kabupaten Blitar dan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar. Menggunakan pengeras suara, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Kabupaten Blitar. Mereka mensinyalir masih banyak kasus korupsi di Kabupaten Blitar yang proses penanganannya macet.

“Kami mendorong agar kajari dan kapolres konsisten dalam melakukan penagakan hukum,” ujar koordinator aksi, Mohammad Trianto.

Ada empat tuntutan yang diminta untuk segera ditindaklanjuti. Antara lain, menuntaskan kasus korupsi yang macet di Kepolisian dan Kejaksaan Negeri; menangkap dan mengadili aktor intelektual pembuat surat palsu KPK; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berwatak kerakyatan; dan menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.

“Dugaan perampokan di rumah dinas wali kota yang diduga macet kemudian langsung diambil alih oleh Polda Jatim, seharusnya kasus surat palsu KPK bisa segera diambil oleh Polda Jatim atau Mabes Polri,” tuturnya.

Dalam orasinya, Trianto menyampaikan bahwa tidak ingin kasus Sambo merembet ke Bumi Penataran. Pihaknya menuntut agar aktor intelektual pembuat surat palsu KPK kepada Bupati 2018 segera ditangkap. “Jika rekayasa kasus Sambo mampu dibongkar, rekayasa atau konspirasi surat palsu KPK harus dapat terbongkar,” tegasnya.

Trianto mengancam, jika tidak ada gerakan konkret hingga 30 hari mendatang, pihaknya akan datang dengan ribuan massa dan meminta agar kajari dicopot jabatannya.

Dia memaparkan, adanya kasus surat palsu KPK ini melibatkan banyak kepentingan. Kasus yang dilaporkan sejak 2018 ini belum terungkap hingga saat ini. Dia menyebutkan, pihak kepolisian hanya memanggil beberapa orang saja. “Hal ini sangat mengecewakan. Langsung saja dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian buktikan di pengadilan,” terangnya.

Pihaknya mengaku akan terus mengawal hingga pembuat surat palsu KPK tertangkap. Dia juga akan datang ke polres tiap bulan untuk memastikan penanganan kasus tersebut. “Kalau nanti kasus ini bisa terbongkar, saya usulkan copot Kapolres Kabupaten Blitar,” tegasnya.

Trianto mengaku, dia yang hendak membongkar konspirasi di balik surat palsu KPK ini justru dipenjarakan selama enam bulan. Dia menduga ada kepentingan lain. Sebab, kala itu pihaknya menjadi salah satu peserta dalam pemilihan umum. “Kebetulan saya dulu sebagai calon DPD RI Jawa Timur,” katanya.

Dia yakin pihak kepolisian sudah memiliki bukti yang jelas mengenai perkara tersebut. Bahkan, dia menduga pihak kepolisian telah mengantongi nama tersangka kasus ini. “Sayangnya mereka tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan ke publik,” katanya.

Menurutnya, hingga kini hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya, mereka yang tidak berduit dan jauh dari kekuasaan akan jadi sasaran penegakan hukum. Sementara bagi mereka yang berduit dan memiliki kekuasaan, pasti lolos dari hukum. (mg1/c1/hai)

Leave A Reply

Your email address will not be published.