KOTA BLITAR – Rastrada tahap kedua sudah mulai disalurkan kepada penerima. Kurang lebih 10.164 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjadi sasaran menerima beras 40 kilogram (kg) itu.
Terkait distribusi itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar meminta masyarakat yang menerima agar memanfaatkan rastrada itu sebaik mungkin. Beras bantuan itu bisa untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. “Kualitasnya, saya lihat juga lumayan bagus. Namun, ini hanya sebagian yang saya cek lho, tidak semua,” kata Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim kepada Koran ini, kemarin (3/8).
Meski begitu, Syahrul berharap kepada masyarakat untuk membantu pengawasan distribusi rastrada tersebut. Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, segera dilaporkan. “Misalnya, jika berat tidak sesuai dan beras tidak bermutu, segera dilaporkan. Jangan lama-lama,” ujar politikus PDIP ini.
Sebab, jika terlambat melapor, beras juga tidak tahan lama. Penerima rastrada juga harus teliti karena beras juga akan dikonsumsi. “Kalau tidak bermutu kan juga kasihan masyarakat. Apalagi, beratnya tidak sesuai atau kurang dari ketentuan,” terangnya.
Meskipun beras bantuan, dia mengusulkan agar dipilih beras yang berkualitas. Di samping itu, penerima rastrada juga benar-benar warga kurang mampu yang berhak menerima atau membutuhkan. Makanya, pendataan penerima rastrada harus valid.
Bukan hanya rastrada, tapi juga bantuan sosial (bansos) lainnya. Menurut Syahrul, pendataan yang akurat juga memengaruhi penganggaran. “Jadi, penganggaran harus akuntabel. Jangan misalnya, dinggarkan Rp 12 ribu penerima, eh ternyata hanya Rp 10 ribu sekian. Jika sudah terbelanjakan, otomatis pihak ketiga tidak mau mengembalikan. Akhirnya, barang tersisa,” tegasnya.
Meskipun sisa itu bisa disalurkan ke sasaran yang membutuhkan, tapi itu dianggap pemborosan anggaran. Oleh karenanya, penganggaran harus akuntabel.
Sebelumnya, Wali Kota Blitar Santoso menyatakan, jumlah sasaran penerima rastrada tahap kedua ini menurun. Dari tahap pertama sebanyak 10.814 KPM, turun menjadi 10.164 KPM. “Turun karena banyak sasaran yang dobel bantuan lain. Akhirnya, kami verifikasi dan berkurang,” tandasnya. (sub/c1/ady)
